5 Poin Utama Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2019

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin digelar pada hari ini, Minggu, (20/10/2019).

Pada prosesi pelantikan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo membacakan sambutannya, acara dilaksanakan dengan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Menyusul setelahnya, penandatanganan dilakukan oleh 10 pimpinan MPR yang dilanjutkan dengan penyerahan berita acara pelantikan dari pimpinan MPR kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Setelah itu, Bambang Soesatyo melanjutkan kembali sambutannya dan mempersilahkan Presiden Joko Widodo untuk membacakan pidato pertama kenegaraan.

Dalam pidato pertama kenegaraan pertamanya, Presiden Joko Widodo mengawali dengan menyebut mimpi di tahun 2045 adalah Produk Domestik Bruto diharuskan mencapai 7 Triliun USD.

Kemudian, Indonesia dapat masuk ke-5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan yang diharapkan olehnya mendekati 0 persen.

Menurutnya, target tersebut masuk akal setelah diperhitungkan dengan matang.

Namun ia mengingatkan agar, hal tersebut disertai dengan kerja keras, kerja cepat, dan kerja produktif.

Jokowi juga mengingatkan bahwa dalam dunia yang penuh risiko, diharuskan untuk mengembangkan nilai-nilai baru.

"Inovasi adalah budaya" 

"Mendobrak rutinitas adalah satu hal, meningkatkan produktivitas adalah hal lain" ujarnya.

Di samping itu, Jokowi ia mengumumkan 5 hal yang akan ia kerjakan dalam 5 tahun ke depan masa pemerintahannya..

Berikut adalah 5 poin utama dalam pidato pertama kenegaraan Presiden Joko Widodo yang Tribunnewswiki.com himpun dari siaran langsung Kompas TV, (20/10/2019):

Presiden Joko Widodo mengumumkan pada poin pertama adalah ihwal Sumber Daya Manusia.

Menurutnya, pembangunan SDM ke depan akan menjadi prioritas utama.

Disampaikan olehnya bahwa pembangunan SDM akan berorientasi SDM yang pekerja kerja, dinamis, dan menguasai teknologi.

Ia mengatakan juga bahwa akan turut mengundang talenta-talenta global untuk bekerjasama .

Dalam pengembangan SDM, Jokowi menekankan perlu dikembangkan dengan cara-cara baru.

Selain itu, ia menuturkan perlu endowment fund yang besar dalam hal manajemen SDM.

Hal tersebut menurutnya perlu didukung dengan pengoptimalan kerjasama industri serta penggunaan teknologi yang akan mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Pada poin yang kedua, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Pada lima tahun kedepan, ia mengatakan akan membangun infrastrukur yang dapat menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi.

Selain itu, baginya pembangunan infrastruktur ke depan harus dapat mempermudah akses ke kawasan wisata serta dapat mendongkrak lapangan kerja baru.

Kemudian, pembangunan infrastruktur menurutnya perlu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Pada poin ketiga, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memangkas segala bentuk kendala dalam regulasi.

Atas nama pemerintah, ia akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerbitkan 2 undang-undang besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Menurutnya, kedua UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, puluhan UU,  yang menurutnya  menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat pengembangan UMKM.

Pada poin keempat, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan melakukan penyederhanaan birokrasi.

Ia merencanakan akan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran.

"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas", ujar Jokowi.

Pada persoalan eselonisasi birokrasi, Jokowi meminta agar eselon disederhanakan menjadi 2 level saja.

Hal tersebut dikatakan Jokowi dengan harapan dapat diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi.

Tak hanya itu, ia juga meminta kepada para menteri, pejabat, dan birokrat lainnya untuk serius dalam program pembangunan.

Sedikit nada keras diungkapkan oleh Jokowi,

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan, pasti, akan saya copot, " katanya.

Pada poin kelima, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencananya untuk melakukan transformasi ekonomi dengan tidak bergantung terhadap sumber daya alam.

Baginya, transformasi ekonomi berubah menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.

"Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", kata Jokowi.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)