Tengku Dzulmi Eldin

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Tengku Dzulmi Eldin atau yang kerap disapa Dzulmi Eldin merupakan Wali Kota Medan.

Dzulmi Eldin lahir pada 4 Juli 1960 di Medan.

Ia merupakan Wali Kota Medan dari fraksi Golongan Karya (Golkar).(1)

Dzulmi Eldin menikah dengan Rita Maharani.

Ketika Dzulmi Eldin dilantik menjadi Wali Kota Medan, isterinya Rita mendampinginya.

Rita juga mengucapkan harapan agar visi dan misi yang telah direncanakan Dzulmi Eldin ketika menjabat akan tercapai.(2)

Baca: Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Terjaring OTT, KPK Amankan Rp 200 Juta

Dzulmi Eldin merupakan lulusan dari STIA –Lembaga Administrasi Negara Bandung.

Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Strata-2 di Universitas Satya Gama.

Pria asal Medan ini menerima gelar S-2 nya pada 2003.(3)

Dzulmi Eldin merupakan politikus Partai Golkar.

Ia pernah menduduki jabatan sebagai lt Wali Kota medan pada 2013 hingga 2015.

Saat itu, Dzulmi Eldin mengisi posisi yang ditinggalkan Rahudman Harahap selaku Wali Kota Medan periode 2010-2015.

Dzulmi Eldin menggantikan Rahudman Harahap yang saat itu terjerat kasus korupsi APBD Tapanuli Selatan.(4)

Pada Pilkada Kota Medan tahun 2015 dia berpasangan dengan Ir Akhyar Nasution.

Pasangan yang diusung koalisi parpol, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKPI, Nasdem dan PBB memenangkan pertarungan melawan Ramadan Pohan-Eddie Kusuma yang diusung Partai Demokrat dan Partai Hanura.

Dzulmi-Akhyar mulai menjabat sejak 17 Februari 2016.

Dzulmi Eldin sebelum terjun ke dunia politik, lama berkarier di birokrat.

Sebagai pejabat pemerintah atau PNS, Dzulmi Eldon pernah menempati sejumlah jabatan di pemerintah.

Satu di antaranya adalah Camat Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang (1993) dan Lubuk Pakan (1997, Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan, Asisten Administrasi Umum Seksa Kota Medan (200), serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.(5)

Berikut adalan riwayat karier Dzulmi Eldin:

1. Kepala Seksi Dinas pendapatan Deli Serdang (1992)
2. Camat Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang (1993) dan Lubuk Pakam (1997)
3. Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan (2007)
6. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan
7. Wakil Wali Kota Medan (2010-2013)
8. Plt. Wali Kota Medan (2013-2014)
9. Wali Kota Medan (2014-sekarang).

1. Infrastruktur Medan

Maraknya keluhan warga terkait infrastruktur di Kota Medan mendapat komentar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Dzulmi Eldin menampik kota Medan merupakan kota sejuta lobang.

Namun, dia tak dapat menyangkal masih banyak infrakstruktur yang buruk di kota tersebut.

Dzulmi Eldin menyebut sebutan kota sejuta lubang sebagai suatu vonis yang tidak benar.

Hal ini dikatakannya saat memberi kata sambutan pada Pelantikan Pengurus Golkar tingkat kecamatan dan kelurahan se-kota Medan periode 2017-2022 di Medan Club di Jalan Kartini Medan pada 14 Oktober 2017 silam.

Ia beralasan bahwa tidak semua ruas jalan di Kota Medan merupakan tanggungjawabnya.

Presiden Joko Widodo geram dengan buruknya jalanan di Kota Medan, Sumatera Utara.

Jokowi mengingatkan Wali Kota Medan tersebut untuk segera membenahi.

Jokowi mengatakan, dirinya sengaja mengecek langsung jalanan di Kota Medan.

Pasalnya dia banyak mendapat masukan buruknya jalanan di pusat ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.

Presiden Jokowi memerintahkan Dzulmi Eldin untuk segera membenahi jalanan di Kota Medan, jangan sampai dia duluan yang mengerjakannya.

Jokowi melihat-lihat kota dan melintas di jalanan becek dan berlubang Kota Medan.(6)

2. Terjaring OTT Medan

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim penindakan Komisi Penmberantasan Korupsi (KPK).

Dzulmi Eldin ditangkap pada Selasa (15/10/2019).

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya operasi tangkap tamgan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Walikota Medan tersebut.

Febri mengatakan sejauh ini sudah ada tujuh orang yang diamankan KPK terkait OTT di Medan tersebut, yaitu dari unsur Kepala Daerah/Walikota, Dzulmi Eldin, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Walikota serta pihak swasta.

Ia menjelaskan dari OTT di Medan tersebut terdapat uang Rp 200 juta telah diamankan.

Diduga uang tersebut merupakan praktek setoran dari dinas-dinas yang sudah berlangsung beberapa kali.

Wali Kota Medan tersebut dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

Dalam waktu maksimal 1x24 jam KPK kan menentukan status hukum perkara dan pihak yang diamankan.(7)

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Saradita Oktaviani)