Masinton Pasaribu

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Masinton Pasaribu adalah seorang politikus Indonesia dari PDI Perjuangan. (1)

Masinton Pasaribu lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada 11 Februari 1971.

Lahir dari suku bangsa Batak dan dari sebuah keluarga yang sederhana.

Sejak kecil, hingga duduk di bangku sekolah menengah, Masinton Pasaribu bersekolah di daerah kelahirannya.

Masinton Pasaribu melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMPN Labuhan Deli.

Sejak sekolah menengah pertama, Masinton Pasaribu sudah aktif berorganisasi.

Bahkan, ketika liburan sekolah, Masinton Pasaribu mengisi hari liburnya dengan berjualan dan bekerja menjadi buruh harian lepas di Pelabuhan Belawan, Medan.

Masinton Pasaribu lulus SMP pada tahun 1987.

Setelah itu, Masinton Pasaribu mengikuti pelajaran di dr.Wahidinsudirohusono, sebuah lembaga pendidikan setingkat sekolah menengah atas.

Lulus SMA, Masinton Pasaribu hijrah ke Jakarta untuk bekerja dan melanjutkan cita-citanya.

Pada tahun 1996, Masinton Pasaribu melanjutkan pendidikan tingginya dengan mengambil jurusan Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia.

Pada tahun 2003, Masinton Pasaribu berhasil meraih gelar sarjananya.

Baca: Zoe Kravitz

Sebelum terjun di dunia politik, Masinton Pasaribu telah aktif dalam berbagai organisasi. (2)

Tahun 2000, Masinton Pasaribu pernah menjadi humas dari Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia.

Bahkan, Masinton Pasaribu ikut serta dalam berbagai pergerakan mahasiswa dan pemuda saat masa transisi politik Indonesia dari Orde Baru ke Orde Reformasi.

Masinton Pasaribu menjadi Relawan Perjuangan Demokrasi.

Selain itu, Masinton Pasaribu bergabung dengan Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi & Demokrasi (FAMRED) di tahun 1998.

Tahun 2000, Masinton Pasaribu menjadi ketua dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia.

Masinton Pasaribu menjadi Ketua Umum dari Relawan Perjuangan Demokrasi periode 2011-2016.

Masinton Pasaribu menjadi aktivis yang meneruskan pergerakan dan perjuangan melalui partai politik PDI Perjuangan.

Tahun 2014, Masinton Pasaribu terpilih menjadi Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.

Saat itu, Masinton Pasaribu bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Masinton Pasaribu berhasil menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 setelah memperoleh 30.989 suara. (3)

Baca: Niki Lauda

Polemik Revisi UU KPK

Masinton Pasaribu merupakan salah satu pengusul dimasukkannya revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK dalam Prolegnas 2015. (4)

Masinton Pasaribu menyebut bahwa usulan tersebut disetujui oleh semua fraksi.

Namun, ternyata terdapat tiga fraksi yang menyatakan menolak revisi UU KPK, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Terdapat tiga hal yang menimbulkan kritik keras dari publik, yaitu pembatasan KPK selama hanya 12 tahun, penyadapan atas seizin ketua pengadilan negeri dan pembentukan dewan pengawas KPK.

Kasusnya Miryam S Haryani

Masinton Pasaribu disebut sebagai salah satu pihak yang menekan Miryam S Haryani ihwal kasus KTP elektronik. (5)

Masinton meminta KPK untuk membuka rekaman tersebut, namun KPK menolak memutarkan rekaman di luar pengadilan.

Dalam rekaman tersebut, Miryam S Haryani mengaku mendapat ancaman dari anggota DPR, di antaranya Masinton Pasaribu, Desmon J Mahesa, Bambang Soesatyo, Syarifudin Sudding, Aziz Syamsudin, dan Hasrul Azwar.

Masinton menngatakan bahwa ia tidak mengancam Miryam.

Masinton menyebutkan bahwa pihak KPK, yaitu Novel Baswedan, mengarahkan Miryam untuk menyebutkan nama anggota DPR tersebut.

Mendatangi Gedung KPK

Masinton Pasaribu mendatangi gedung KPK dan meminta Ketua KPK saat itu Agus Rahardjo untuk membuktikan pernyataannya untuk menjerat anggota pansus angket dengan pasal menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. (6)

Menanggapi hal ini, Agus Rahardjo saat RDP dengan Komisi III DPR menyampaikan maaf apabila pernyataannya mengenai pertimbangan penerapan obstruction of justice menyinggung anggota DPR.

Pemukulan Staf

Masinton Pasaribu dilaporkan dalam dugaan kasus pemukulan terhadap stafnya, Dita Aditia Ismawati. (7)

Dita melaporkan perbuatan Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan tuduhan penganiayaan.

Namun, laporan tersebut akhirnya dicabut dari Bareskrim Polri pada 18 Februari 2018.

Baca: Edhy Prabowo

(TRIBUNNEWSWIKI/Afitria C)