Faisal M Basri

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Faisal Batubara atau yang lebih dikenal dengan nama Faisal Basri adalah seorang ekonom dan politikus asal Indonesia.

Faisal Basri lahir di Bandung tanggal 6 November 1959.

Nama belakangnya, Basri diambil dari nama ayahnya, Hasan Basri Batubara, sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada ayahnya.

Pria berdarah Batak yang juga merupakan salah seorang keponakan dari mendiang Wakil Presiden RI Adam Malik ini turut menjadi salah satu pendiri Mara (Majelis Amanah Rakyat).

Mara (Majelis Amanah Rakyat) nantinya akan berkembang menjadi Partai Amanat Nasional hingga akhirnya dia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal yang pertama dan pasca Kongres I di Yogyakarta dipercayakan sebagai salah satu Ketua.

Faisal Basri juga menjadi pendiri beberapa organisasi nirlaba lainnya seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia.

Sejak mahasiswa, Faisal sudah aktif di berbagai organisasi.(1)

Faisal Basri menghabiskan masa kecilnya di Kota Kembang hingga usia 6 tahun.

Lalu kemudian hijrah ke ibukota dan tinggal di Gang Eddy, Kawasan Guntur Halimun, Jakarta Selatan.

Faisal Basri menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di dekat rumahnya.

Selanjutnya, pria yang juga dikenal dengan nama “Faisal Batubara” ini pun melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Jakarta yang berlokasi di Tebet.

Saat menginjak bangku kuliah, perjuangan Faisal Basri belum berhenti.

Untuk mencapai universitas saja ia harus naik kereta berlangganan yang dibayar secara bulanan dari Stasiun Tebet.

Lalu, setelah tiba di stasiun tujuan, ia harus berjalan lagi sejauh 2 Km hingga tiba di Universitas Indonesia, Salemba.

Semasa kuliah, Faisal Basri sering melibatkan diri dengan berbagai kegiatan mahasiswa di bidang sosial.

Ditambah lagi, kala itu, Orde Baru (Orba), sedang terjadi gejolak melawan NKK/BKK membuatnya semakin terjun ke berbagai organisasi.

Faisal Basri menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1985).

Ia meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika (1988).(2)

Karirnya sebagai akademisi dimulai dari Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unversitas Indonesia untuk mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi (1981-sekarang).

Faisal Basri juga merupakan pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1988-sekarang).

Pria kelahiran Bandung ini juga pernah diamanatkan menjadi Ketua Jurusan ESP (Ekonomi dan Studi Pembangunan) FEBUI (1995-1998), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta (1999-2003), Pendiri Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) (1995-2000).(3)

Faisal Basri adalah pendiri Partai Amanat Nasional di mana dia bertugas di Partai sebagai Sekretaris Jenderal pertama.

Kemudian Wakil Ketua yang bertanggung jawab untuk penelitian dan pengembangan.

Dia keluar dari Partai pada Januari 2001.

Dia aktif terlibat dalam beberapa LSM, antara lain Gerakan Indonesia.(4)

Faisal Basri diminta menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada tahun 2014.

Tugasnya untuk melakukan reformasi tata kelola minyak dan gas (Migas), yakni memberantas mafia Migas yang bersarang di sektor energi dan menata ulang kelembagaan supaya bisa bekerja optimal.

Sayang, ia tak lama di sana.

Karena ruang geraknya terbatas, Faisal Basri memilih untuk tidak diperpanjang.

Namun, keluar dari memberantas Migas, pada tahun 2015, ia tetap diminta untuk membantu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Tugasnya untuk memberantas mafia ikan alias anti illegal fishing.

Nama Faisal Basri sebelumnya sudah terkenal sebagai pengamat ekonomi, aktivis, dan politkus.

Di tengah kesibukannnya, ia tetap mengajar.

Ekonomi politik mata kuliah yang diajarkannya.(2)

Faisal Basri yang dikenal sebagai analis ekonomi dan aktivis politik yang selama ini dikenal kritis dan selalu menjaga jarak dengan kekuasaan, pada 2012 mencoba mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur Jakarta.

Pada Februari 2012, Faisal Basri dan pasangannya Biem Benyamin resmi mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen.

Faisal Basri mengatakan, dia bersedia dicalonkan sebagai kandidat 'orang nomor satu' di Jakarta dari jalur independen, karena menyadari ini merupakan momentum yang tepat di tengah sikap masyarakat yang disebutnya jengah terhadap perilaku partai politik.

Pilihan Faisal untuk terjun merebut kursi gubernur tidak terlepas pula dari keyakinannya bahwa perubahan politik di Indonesia harus melalui proses demokratis.(5)

1. Ungkap modus korupsi lewat bank BUMN

Faisal Basri membeberkan modus korupsi lewat bank BUMN yang tengah terjadi.

Dalam bahan paparannya yang diperoleh CNBC Indonesia, Faisal Basri menyebutkan setidaknya ada 5 modus yang dilakukan via Bank BUMN.

Pertama, Bank BUMN terus memberikan utang kepada proyek yang "gagal", namun pembayaran cicilan dan bunganya dilakukan oleh perusahaan "induk" di luar negeri.

Kedua, utang proyek A macet, lalu mengajukan proyek B untuk membiayai proyek A.

Ketiga, utang dari bank BUMN untuk membangun gedung perkantoran milik seorang Menteri.

Keempat, supaya tidak perlu izin dari komisaris dan tidak mencapai BMPK, kredit dipecah-pecah dalam jumlah yang kecil-kecil dengan berbagai nama.

Kelima, ada satu bank swasta sakit 'berat', bank-bank BUMN diminta untuk menyelamatkan.(6)

2. Sebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak becus

Ekonom dan politikus Faisal Batubara atau Faisal Basri menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak becus dalam bekerja.

Bahkan Faisal Basri menyebut wakil Ignasius Jonan, Arcandra Tahar, sebagai orang yang membisiki Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga membuat kebijakan yang tidak benar.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi tamu di acara 'SAPA UNDONESIA MALAM" di KompasTV 6 Oktober 2019.

Faisal Basri menganggap sejak Ignasius Jonan menjabat, iklim investasi Indonesia semakin memburuk dengan praktik korupsi di mana-mana.

Tak hanya itu, proses tender proyek pemerintah semakin tidak terbuka dan semakin tidak jelas.

Bagi Faisal Basri, dengan kinerja Ignasius Jonan yang demikian, maka ia harus segera mengakhiri jabatan menterinya.

Tak hanya itu, wakil Ignasius Jonan, Arcandra Tahar juga disebut tidak becus dan membuat Jokowi menciptakan kebijakan yang tidak benar.

Faisal Basri kemudian menjelaskan sisi kekacauan yang dibuat oleh Kementerian ESDM, di antaranya mengenai skema gross split.

Skema tersebut terjadi di antaranya saat perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas.

Bagi Faisal Basri, skema tersebut malah menurunkan jumlah ladang minyak yang berpotensi.

Jika sampai Ignasius Jonan tetap menjabat sebagai Menteri ESDM, Faisal Basri memperkirakan Indonesia akan krisis energi pada 2021.(7)

3. Menurutnya Jokowi perlu keluarkan Perppu KPK

Akademisi sekaligus pemerhati ekonomi Faisal Basri menyatakan, Presiden Joko Widodo sejatinya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) UU KPK hasil revisi karena kondisi pemberantasan korupsi sudah darurat.

Menurut dia, korupsi yang kian marak kemudian diikuti KPK yang hendak dilemahkan kewenanganya pasti merugikan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Faisal Basri, Political corruption itu jelas merugikan ekonomi bangsa seperti tahun 1998.

Ia menambahkan, jika KPK dilemahkan, tidak akan ada lagi check and balances, sistem dikorupsi, dan akan berujung pada ekonomi yang bangkrut.

Faisal menambahkan, revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah ini sebenarnya hendak melindungi para pemburu rente agar tidak terjerat oleh KPK.

Menurut dia, salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini stagnan pada angka 5 persen adalah karena korupsi yang sudah mengakar dan menjalar ke berbagai lapisan.

Faisal meyakini, semua pelaku dunia usaha mendukung penerbitan perppu KPK oleh Presiden Jokowi.

Pasalnya, hal itu menunjukkan pemerintah dunia usaha yang bebas dari praktik koruptif dan mejamin kepastian hukum dalam investasi.(8)