lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk melakukan pengawasan peredaran antibiotik serta medicated feed.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum ASOHI Irawati Fari dalam Pelantikan Pengurus ASOHI Jawa Tengah Periode 2019-2024 di Megaland Hotel, Surakarta, Jawa Tengah, pada Senin (30/9/2019).
Pada pelantikan pengurus tersebut turut hadir Dokter Hewan Abdullah selaku perwakilan dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah.
Menurut Irawati, para peternak harus mengetahui anjuran pakai pakan medicated ini.
Di mana pakan medicated dapat digunakan jika ada resep dari dokter hewan.
“Syarat pakan medicated itu harus memakaui resep dari dokter hewan,” kata Ketua Umum ASOHI Irawati Fari pada Senin, (30/9/2019).
Pemakaian pakan medicated sesuai dengan Permentan No 14 Thun 2017, hanya dapat dipakai maksimal tujuh hari.
“Pemakaiannya pun (pakan medicated) maksimal tujuh hari. Namun jika ada indikasi bisa diperpanjang tujuh hari lagi. Berikutnya tujuh hari lagi dengan chemical yang berbeda,” jelas Irawati.
Sementara itu Dokter Hewan Abdullah, selaku perwakilan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, telah melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan pakan ternak.
Namun saat itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah belum mendapatkan resep yang jelas akan pakan medicated tersebut.
“Kemarin sekitar dua atau tiga minggu yang lalu, kita ada kunjungan ke beberapa perusahana pakan. Ternyata yang ada di pakan itu tadi, untuk resepnya juga belum begitu jelas dari dokter hewan pabrik,” kata Abdullah.
Meski demikian, Abdullah menambahkan, pembuatan pakan medicated telah dilakukan dalam pabrik tersebut.
“Tetapi sudah ada ada pembuatannya (pakan medicated) di situ,” jelas Abdullah.
Selain itu, Ira juga mengimbau seluruh anggota ASOHI dan pemerintah melakukan pengawasan terhadap peredaran serta penggunaan antibiotik untuk hewan.
Resistensi Antimikroba (AMR) telah menjadi ancaman global bagi kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan.
Hal tersebut terjadi karena munculnya bakteri yang resisten terhadap antibiotik.
Hal ini disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat di berbagai sektor seperti kesehatan masyarakat, peternakan, kesehatan hewan, pertanian serta perikanan.
Irawati mengatakan, tahun awal penerapan Permentan, masyarakat serta produsen obat hewan mulai tertib terhadap peraturan yang berlaku.
Namun di tahun kedua, masyarakat justru kembali menggunakan antibiotik secara masif untuk hewan ternak.
“Mulai awal-awal itu karena takut jadi tertib pak, di sini kita bisa merasakan peggunaan produk-produk alternatif antibiotik itu bisa dirasakan penggunaannya. Tapi mulai tahun kedua justru antibiotik mulai banyak digunakan kembali, ” ungkap Ira.
