lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Ada beberapa versi istilah yang biasa dipakai untuk menyebut tragedi berdarah pada 30 September 1965 silam.
Ada istilah Gerakan 30 September atau G30S, ada Gestapu, Gestok, atau G30S/PKI.
Lalu, istilah mana yang sebenarnya paling relevan dipakai untuk menyebut tragedi kelam setengah abad silam itu?
Asvi Warman Adam merupakan salah seorang sejarawan yang paling concern untuk membahas penggunaan istilah-istilah tersebut.
Dikutip dari laman lipi.go.id, Senin (30/9/2019), Asvi menjelaskan latar belakang lahirnya beragam istilah-istilah itu.
Pertama, sehari setelah meletusnya tragedi kelam itu, pada 1 Oktober 1965 istilah yang dipakai adalah Gerakan 30 September, tidak disingkat menjadi G30S.
“Itu menurut dokumen yang dikeluarkan pada 1 Oktober. Dalam perkembangannya, bahkan 40 hari setelah peristiwa itu,” ujar Asvi.
Baca: Alasan Kenapa Kita Seharusnya Pakai Istilah ‘G30S’, Bukan ‘G30S/PKI’
40 hari kemudian, Jenderal AH Nasution menerbitkan buku yang diterbitkan Departemen Pertahanan.
Judul buku itu adalah 40 Hari Kegagalan “G30S”.
Sejak saat itu, istilah G30S menjadi jamak digunakan hingga pertengahan Desember 1965.
Lalu bagaimana dengan istilah Gestok?
Istilah Gestok dilahirkan oleh Soekarno. Gestok adalah kependekan dari Gerakan Satu Oktober.
Namun, militer kemudian membuat istilah tandingan, yakni Gestapu untuk diasosiasikan dengan Gestapo versi Nazi.
“Tapi, kalau dilihat dari bahasa Indonesia, itu (Gestapu) kan kurang tepat. Sejak awal ada ‘pertarungan’ antara Gestok dan Gestapu. Baru setelah 1966 dipakai istilah PKI,” lanjut Asvi.
Baca: Omong Besar Sjam Kamaruzaman, Tokoh PKI Menjelang Meletusnya G30S 1965
Sejak orde baru, istilah G30S/PKI memang menjadi sangat familiar digunakan, terlebih ketika posisi Soeharto semakin kuat.
Bahkan, istilah ini sudah mulai masuk dalam buku-buku sejarah sekolah antara 1966 sampai 1967.
Selain itu, alasan lain adalah karena dalam Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilun), pihak yang pertama kali diadili adalah Nyono, yang tidak lain adalah Ketua CC PKI Jakarta Raya.
Namun, dalam Mahmilub itu, sebenarnya yang diadili bukan hanya PKI.
Ada juga perwira Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Wakil Perdana Menteri, serta Menteri Luar Negeri Soebandrio.
“Jadi ada empat kelompok yang diadili. Di pengadilan, pelakunya dinyatakan terbukti terlibat makar. Tapi tidak ada putusan Mahmilub yang menyatakan bahwa partai ini terlibat makar,” ujar Asvi.
Baca: Kisah Dibalik G30S: Peran Katamso Darmokusumo yang Jadi Korban PKI
