Romo Magnis dan Yenny Wahid Meminta Joko Widodo Keluarkan Perppu, 'Saya Berharap Presiden Berani'

Perppu tersebut untuk membatalkan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.


Romo Magnis dan Yenny Wahid Meminta Joko Widodo Keluarkan Perppu, 'Saya Berharap Presiden Berani'
Kolase TribunnewsWiki
Romo Magnis, Yenny Wahid dan Joko Widodo. (Kolase TribunnewsWiki) 


Perppu tersebut untuk membatalkan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Prof. Dr. Franz Magnis Suseno atau yang akrab disapa dengan Romo Magnis meminta agar Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Perppu tersebut untuk membatalkan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dikutip dari Kompas.com, Romo Magnis meminta agar Jokowi berani untuk menerbitkan perppu.

"Saya sangat mengharapkan agar Bapak Presiden mempunyai keberanian untuk mengubah kebijakan yang pasti beliau pikirkan. Dan mengeluarkan Perppu, yang membuat undang-undang itu tidak akan menjadi realitas di hukum Indonesia," ujar Romo Magnis saat ditemui di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Franz Magnis Suseno
Franz Magnis Suseno.(KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

Putri presiden RI keempat yakni Abdurrahman Wahid yakni Yenny Wahid juga mengungkapkan hal serupa.

Yenny Wahid berharap jika presiden tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menerbitkan Perppu untuk Undang-undang KPK.

Ia juga berharap jika presiden akan memanggil ahli hukum dan mempertimbangkan pembatalan Undang-undang KPK melalui Perppu.

Yenny juga menambahkan penilaiannya jika pembatalan Undang-undang KPK melalui Perppu dapat meredam emosi masyarakat yang tengah melaksanakan demonstrasi.

"Nah, kita berharap Presiden bisa memanggil ahli-ahli hukum untuk bisa memberikan kajian secara komprehensif, secara menyeluruh. Apakah ini dimungkinkan, dan kalau dimungkinkan maka kita memberikan dorongan besar serta support kepada presiden untuk bisa melakukan itu," ujar dia.

Yenny Wahid SGs
Yenny Wahid (Tribunnews/Jeprima)

Sebelumnya mahasiswa melakukan demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia untuk membatalkan beberapa RUU yang menjadi masalah, satu diantaranya yakni UU KPK.

Kekecewaan masyarakat muncul ketika Jokowi menyatakan tidak akan mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK.

"Enggak ada (penerbitan perppu)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Presiden Joko Widodo (dok BBC Indonesia)
Presiden Joko Widodo (dok BBC Indonesia) ((dok BBC Indonesia))

Aksi demonstrasi menjadi semakin besar untuk menolak revisi UU KPK pada selasa (24/9/2019).

Namun Menteri Hukum dan Ham kembali menegaskan jika Joko Widodo tidak akan mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK.

(TribunnewsWiki/Sekar)





Penulis: Sekar Dwi Setyaningrum
Editor: Melia Istighfaroh






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved