Tuduhan D.N. Aidit pada Mohammad Hatta terkait Peristiwa Madiun 1948

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pada 11 Februari 1957, D.N. Aidit berpidato di Sidang DPR, menjawab keterangan Udin Syamsudin, anggota DPR dari Partai Masyumi.

Pidato tersebut masih berkaitan dengan pidato Aidit pada 24 Februari 1955.

Dalam pidato kedua pidatonya, Aidit memberi pleidoi pada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang 'dituduh' menjadi penyebab Peristiwa Madiun 1948.

Hanya saja, pada pidato kali ini, Aidit menghubungkannya dengan kasus Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra yang pada waktu itu sedang hangat dibicarakan.

Aidit kembali menyerang Wakil Presiden Mohammad Hatta, menuduhnya sebagai provokator di balik Peristiwa Madiun 1948.

Tulisan ini dikutip dari dokumen pidato Aidit yang diambil dari Marxists.org.

Kajian ini hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Baca: Pleidoi Aidit tentang Peristiwa Madiun 1948

Aidit mengeluarkan dua tesis tentang kasus PRRI atau Peristiwa Sumatra.

Pertama, Aidit menuduh kejadian-kejadian yang terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan sebagai rentetan kejadian yang sengaja ditimbulkan oleh sebuah partai kecil yang kalah dalam pemilu 1955.

Partai tersebut dianggap mempertajam pertentangan antara partai-partai agama dengan PKI dan PNI.

Selain itu, mereka juga mengadu domba suku satu dengan suku lainnya dan menghasut orang-orang militer agar memberontak pada atasannya.

Kedua, kejadian-kejadian di Sumatra mempunyai hubungan dengan “kaum imperialis”, yang dipelopori oleh Amerika Serikat untuk menarik Indonesia ke dalam pakta militer Southeast Asian Treaty Organization (SEATO).

Menurutnya, para pemberontak di Sumatra berencana memisahkan Sumatra dan Kalimantan dari Pemerintah Pusat dan mendirikan negara sendiri.

Aidit menyatakan, dirinya dan PKI berada di pihak pemerintah (Kabinet Ali-Idham).

“Dalam hal ini, Pemerintah Ali-Idham menyatukan diri dengan kepentingan Rakyat Indonesia, dan oleh karena itu PKI tidak ragu-ragu berdiri di pihak Pemerintah dan melawan kaum pemberontak serta aktor-aktor intelektualisnya.”

Dalam pidatonya, Aidit mengatakan bahwa Udin Syamsudin menyebut ada hubungan antara Peristiwa Madiun 1948 dengan Peristiwa Sumatra (PRRI).

Menurut Udin, PKI adalah pelopor pemberontakan di Indonesia setelah Indonesia merdeka.

Kaum komunis juga dianggap sebagai mahaguru pemberontakan.

Aidit menuduh Udin mencari kambing hitam dalam Peristiwa Sumatra, yakni PKI.

Menurut Aidit, ada persamaan Peristiwa Madiun 1948 dengan Peristiwa Sumatra.

“Saya tidak membantah, bahwa baik Peristiwa Madiun maupun Peristiwa Peristiwa Sumatera mempunyai satu sumber dan satu tujuan, yaitu bersumber pada imperialisme Amerika dan Belanda dan bertujuan untuk meletakkan Indonesia sepenuhnya di bawah telapak kaki mereka.”

Aidit menuduh Hatta sebagai arsitek di balik Peristiwa Madiun 1948.

“Jadi, mengenai Peristiwa Madiun, kami sudah lama siap berhadapan di muka pengadilan dengan arsiteknya Mohammad Hatta. Ini saya nyatakan tidak hanya sesudah Hatta berhenti sebagai Wakil Presiden, tetapi seperti di atas sudah saya katakan, juga ketika Hatta masih Wakil Presiden.”

Aidit juga menyinggung pidato pembelaannya terhadap PKI pada 24 Februari 1955.

Dia menyayangkan orang-orang yang tidak mengerti apa yang terjadi pada 18 September 1948 turut ikut dalam pengejaran kaum komunis.

Menurutnya, alat-alat negara baik sipil maupun militer disuruh memerangi saudara-saudara dan teman-temannya sendiri.

Aidit mengatakan bahwa memukul PKI menggunakan Peristiwa Madiun 1948 justru tidak akan merugikan PKI.

Hal ini dibuktikan pada Pemilu 1955, sekitar 30 persen suara Angkatan Darat diberikan ke PKI, sedangkan PSI dan Masyumi hanya mendapat kurang dari 20 persen.

Aidit juga menuduh PSI dan Masyumi mati-matian membela pemberontak-pemberontak Sumatra.

Hatta menjadi orang yang paling diserang Aidit, bahkan melebihi pelaku Peristiwa Sumatra.

“Karena kepicikannya dan kesombongannya sebagai borjuis Minang yang ingin melonjak cepat sampai ke angkasa, karena kehausannya akan kekuasaan, karena kepala batunya, karena ketakutannya yang keterlaluan kepada Komunisme, maka Hatta sebagai Perdana Menteri dengan secara gegabah mengerahkan alat-alat kekuasaan negara untuk menculik, membunuh dan mengobarkan perang saudara.”

Hatta dituduh meminjam mulut Presiden Sukarno agar bisa membasmi kaum komunis.

“Sifat gegabah dari tindakan Hatta lebih tampak lagi ketika dia meminta kekuasaan penuh dari BPKNIP, di mana di dalam pidatonya dinyatakan bahwa, ‘Tersiar pula berita –entah benar entah tidak— bahwa Musso akan menjadi Presiden Republik rampasan itu dan Mr. Amir Syarifuddin Perdana Menteri’. Lihatlah betapa tidak bertanggungjawabnya tindakan Hatta. Ia bertindak atas dasar berita yang sifatnya “entah benar entah tidak”, bahwa sesuatu “akan” terjadi.”

Aidit mengatakan bahwa Hatta ingin berkuasa dengan sewenang-wenang, tanpa bisa dijatuhkan parlemen.

Hatta berencana berencana memangsa kaum komunis yang tersebar di semua suku dan seluruh Indonesia.

Namun, menurut Aidit, rencana Hatta tidak akan berhasil karena sekarang dirinya menghadapi lebih dari satu juta komunis.

Aidit membandingkan Pemerintahan Hatta 1948 dengan Pemerintahan Ali-Idham 1956-1967.

Dia mengatakan, Pemerintahan Ali-Idham berpuluh-puluh kali lebih baik daripada Pemerintahan Hatta.

Aidit mengkritik penamaan yang diberikan Hatta pada Peristiwa Madiun sebagai “kudeta” dan “merobohkan Republik Indonesia”.

Namun Peristiwa Sumatra hanya dinamakan sebagai “tindakan kosntruktif” demi “kepentingan daerah”.

Menurut Aidit, Ali-Idham bijaksana dalam menghadapi Peristiwa Sumatra, berbeda dengan Hatta ketika mengurus Peristiwa Madiun.

Selain itu, ketika Peristiwa Sumatra terjadi, ada orang-orang yang meminta agar kasus tersebut diselesaikan dengan “potong kerbau” atau musyawarah atau secara adat.

Namun tidak ada yang meminta penyelesaian secara adat ketika Peristiwa Madiun terjadi.

Bahkan, Aidit menganggap tindakan Hatta dalam Peristiwa Madiun jauh lebih kejam daripada tindakan pemerintah kolonial Belanda ketika Peristiwa 1926 terjadi.

“Kekejaman pemerintah Hatta selama Peristiwa Madiun adalah berpuluh-puluh kali lebih kejam daripada pemerintah kolonial Belanda ketika menghadapi pemberontakan Rakyat tahun 1926. Pemerintah.”

Aidit berharap Pemerintahan Ali-Idham tidak mencontoh Pemerintahan Hatta.

“Walaupun kami kaum Komunis pernah diperlakukan secara kejam oleh pemerintah Hatta selama Peristiwa Madiun, tetapi kami tidak menyetujui jika pemerintah sekarang mencontoh perbuatan Hatta yang gegabah dan tidak bertanggung jawab itu.”

Sumber: D.N. Aidit. Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 - Peristiwa Sumatera 1956, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1964.

Dapat diunduh di Marxists.org.

(TRIBUNNEWSWIKI/Febri Prasetyo)