lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
Anggota DPR RI Komisi III Mulyadi meminta pimpinan KPK juga fokus dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor migas dan pertambangan.
Baca: Irjen Firli Ketua KPK 2019-2023 : Kontroversi Pelanggaran Etik, Ditunjuk di Tengah Hujan Kritik
Mulyadi berpendapat bahwa selama ini KPK kurang punya taring dalam hal pemberantasan korupsi di sektor migas dan pertambangan.
Menurutnya, selama ini KPK lebih banyak menghabiskan energi untuk korupsi yang berskala kecil.
"Padahal dalam rapat-rapat dengan KPK, kita sudah mendorong agar lembaga ini fokus menangani korupsi kakap bukan yang kecil-kecil," ujar Mulyadi, dikutip dari Kompas.com, Jumat (13/9/2019).
Selain itu, Mulyadi juga berharap agar KPK lebih berkonsentrasi menangani korupsi-korupsi besar dengan penyelamatan uang negara bernilai triliunan rupiah.
"Padahal di sektor migas dan pertambangan ini sangat berpotensi dapat menyelamatkan uang negara dengan jumlah triliun rupiah," kata Mulyadi.
Baca: 6 Kontroversi Irjen Firli Bahuri, Ketua KPK Terpilih: Ditolak 500 Pegawai KPK, Punya Harta Rp 18 M
Irjen Firli Bahuri ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.
"Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.
Kontroversi Irjen Firli Bahuri
Sebelumnya, Irjen Firli Bahuri menuai kontroversi karena mendapat penolakan sejumlah pihak, termasuk dari internal KPK.
KPK menilai Irjen Firli merupakan mantan Deputi Penindakan KPK telah melakukan pelanggaran etik berat.
Menurut Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari, Firli Bahur melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.
Baca: Melihat Antusias Penonton Gundala di TIFF Sampai Antre Panjang, Joko Anwar: Keringet Dingin
"Musyawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat," kata Tsani dikutip dari Kompas.com.
Terdapat tiga peristiwa yang merupakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli.
Pertama, pertemuan Irjen Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi pada 12 dan 13 Mei 2019.
Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.
Firli tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018, sebelum menjadi Deputi Penindakan KPK.
Kedua, Firli melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK Pada 8 Agustus 2018.
Ketiga, Firli pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.
Baca: Kisah TB Hasanuddin, Mantan Ajudan BJ Habibie, Senjata Lengkap Tidur di Kolong Ranjang Suami Ainun
Namun atas kontroversi tersebut, Firli membantah adanya pembicaraan terkait penanganan kasus.
Dikutip dari Kompas.com, Firli mengaku sudah lama mengenal TGB.
Dia mengenal TGB sejak masih menjabat sebagai Kapolda NTB.
(TRIBUNNEWSWIKI/Afitria Cika)
Jangan lupa subscribe official Youtube channel TribunnewsWiki di TribunnewsWiki Official
