lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum disebut hanya menjadi ban serep Ridwan Kamil.
Pernyataan itu dilontarkan oleh anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanandi.
Dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/9/2019), istilah tersebut pertama kali muncul ketika Daddy memberikan rilis kepada awak media pada Senin (9/9/2019) malam.
Daddy menjelaskan istilah ban serep itu merujuk pada kurang terlihatnya peran Uu sebagai wakil gubernur.
“Ban serep itu soal optimal enggak Uu sebagai wakil gubernur. Bukan di mata saya saja, tapi di mata kawan-kawan dewan yang lain Uu tidak optimal,” ujar Daddy.
Lebih lanjut, Daddy menjelaskan salah satu indikatornya adalah tak diberinya kewenangan dalam memutuskan sesuatu.
Ia mencontohkan, ketika dewan mengundang lembaga eksekutif untuk rapat bersama badan anggaran dimana tanpa ada konfirmasi Uu mendadak urung hadir.
“Ada beberapa hal di mata kita. Uu misalnya bisa mewakili gubernur untuk katakanlah dia bisa masuk dalam rapat banggar. Tapi waktu itu enggak jadi, entah Uu enggak mau atau enggak boleh atau gimana,” kata Daddy.
Baca: DPRD Jabar Kritik Setahun Pemerintahan Ridwan Kamil-Uu: Gembar-gembor Program, Serapan Minim
Kemudian, sambung Daddy, ia tak melihat kontribusi Uu dalam mengawal sejumlah program.
Salah satunya, soal urusan kemasyarakatan dan sosial yang menjadi tugasnya dalam pembagian porsi kerja bersama Ridwan Kamil.
“Namun, di mata dewan, misalnya di komisi II dan komisi V, di mana Uu mengurusi bidang kesehatan, rumah sakit. Sederhana, yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat ada enggak dinas yang didampingi Uu enggak?” tutur dia.
Karena itu, Daddy berharap, ada pembagian tugas kerja yang jelas antara Ridwan Kamil dan Uu.
“Jadi, jelaskan, tegaskan, Uu diserahi tugas ngurus apa. Urusan kemasyarakatan misalnya, pertanian, pesantren, itu harus dijelaskan. Itu kan tafsir masing-masing, jadi dewan juga boleh dong menafsirkan," ujar dia.
Baca: Orang Sunda Dicap Pemalas dan Tidak Disiplin, Wagub Jabar Angkat Bicara
Uu tanggapi pernyataan dirinya hanya ban serep
Di lain kesempatan, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum membantah pernyataan Daddy yang mengatakan dirinya hanya ban serep Ridwan Kamil.
Uu juga mengatakan bahwa sebagai mantan bupati, dia tahu betul porsi kerja para kepala daerah.
“Adapun orang menafsirkan saya sebagai ban serep, itu hak masyarakat. Saya tidak seperti ban serep seperti di dalam hal-hal yang lain. Tetapi, kalau mewakili gubernur dalam kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan, namanya juga wakil. Saat gubernur enggak ada, saya wakili,” ucap Uu, Selasa (10/9/2019).
Uu memastikan Ridwan Kamil sebagai gubernur selalu memosisikan dirinya dalam bagian dari pembangunan Jawa Barat dan program-program strategis.
“Saya diberikan kewenangan memberikan program kepada Bappeda, memberikan program kepada dinas-dinas termasuk hal-hal lain. Apalagi dalam undang-undang, (urusan) saya adalah dalam hal kemiskinan, koordinasi, ditambah hal-hal yang lain, yang disampaikan walau enggak secara tertulis,” ujarnya.
Baca: Ridwan Kamil Ungkap Alasan Ingin Pindahkan Ibu Kota Jabar dari Bandung
Ridwan Kamil enggan beri tanggapan
Sementara itu, Ridwan Kamil enggan menanggapi pernyataan anggota DPRD Jabar yang mengatakan Uu Ruzhanul Ulum hanya menjadi ban serepnya.
Ia mengatakan biar masyarakat yang menilai kinerjanya bersama Uu.
“Saya enggak ada tanggapan. Silakan menilai kami apa adanya. Kami serahkan kepada masyarakat. Jadi kalau mau menjuluki apa saja menilai kami baik buruk, kami persilakan,” kata Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (10/9/2019).
Ridwan Kamil mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin Jawa Barat.
Namun menurutnya, perlu diingat di tahun pertama ia baru membangun fondasi program.
“Ujung utamanya rakyat sendiri yang memberi penilaian yang maksimal. Kalau kurang kami perbaiki namanya juga tahun pertama membangun fondasi. Kalau sudah baik kami akselerasi di tahun kedua,” tuturnya.
Baca: Ditantang Perang Gubernur Maluku, Menteri Susi: Masa Gubernur Mau Perang sama Menteri?
Adapun soal pembagian kerja, sambung Emil, ia hanya menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang.
Sebab itu, ia berharap persoalan tersebut tak perlu dibesar-besarkan.
“Memang aturannya adalah wakil itu memberikan fungsi tugas pada saat kepala daerahnya tidak berfungsi kan begitu. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan,” ungkapnya.
“Kamu tahu di Sulawesi? Itu contoh kalau wakilnya mengerjakan tugas di luar peraturan perundang-undangan seolah berbentuk pembagian kekuasaan itu kan melanggar aturan. Saya tidak berharap itu terjadi,” jelasnya.
(TribunnewsWIKI.com/Kompas.com/Dedi Ramdhani/Widi Hermawan)
Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official
