lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Krisis Rohingya di Myanmar belum benar-benar selesai.
Bahkan saat ini seluruh perkampungan warga Muslim Rohingya di Myanmar telah dihancurkan dan digantikan dengan barak-barak polisi, bangunan pemerintahan, serta kamp relikasi pengungsian.
Sebelumnya terpantau dari gambar satelit bahwa sejumlah fasilitas dibangun di atas lahan yang sebelumnya merupakan kawasan permukiman warga Rohingya.
Namun dikutip dari BBC, Selasa (10/9/2019), pejabat setempat membantah pembangunan fasilitas pemerintahan tersebut dilakukan di atas kampung-kampung Rohingya di negara bagian Rakhine.
Pada 2017 silam, lebih dari 700 ribu warga Rohingya meninggalkan Myanmar ketika berlangsung operasi militer.
PBB menggambarkan peristiwa itu sebagai “pemberishan etnis”.
Namun, Myanmar membantah telah melakukan aksi pembantaian besar-besaran oleh pasukannya.
Pemerintah setempat terus menyangkal pasukannya melakukan pembersihan etnis dan genosida.
Mereka juga mengatakan siap menerima kembali beberapa pengungsi.
Baca: 20 Tahun Mengobati Luka Batin G30S, Inilah Kisah Amelia Yani, Putri Jenderal Achmad Yani
Akan tetapi, pada bulan lalu, upaya untuk mulai merepatriasi pengungsi Rohingya kembali gagal, setelah tak satu pun dari 3.450 orang yang disetujui Myanmar menaiki kendaraan yang telah disiapkan untuk mereka.
Mereka berdalih kurangnya pertanggungjawaban pemerintah atas aksi kejam yang terjadi pada 2017, dan ketidakpastian tentang apakah mereka akan mendapatkan kebebasan bergerak atau status kewarganegaraan.
Myanmar menyalahkan Bangladesh. Myanmar juga mengatakan bahwa mereka telah mempersiapkan diri untuk menerima kembali banyak pengungsi.
Pemerintah Myanmar mengatakan telah menyiapkan kamp transit Hla Poe Kaung yang diklaim mampu menampung 25.000 pengungsi.
Para pengungsi itu rencananya akan ditempatkan di sana selama dua bulan sebelum dipindah ke permukiman permanen.
Namun kamp yang baru dibangun tahun lalu itu ternyata kondisinya juga buruk, toilet umumnya rusak.
Bangunan itu didirikan di atas lahan yang sebelumnya merupakan dua kampung Rohingya, yaitu Haw Ri Tu Lar dan Thar Zay Kone, yang dihancurkan setelah aksi kekerasan tahun 2017.
Pengelola kamp Soe Shwe Aung membantah bahwa telah dilakukan penghancuran terhadap perkampungan warga Rohingya.
Namun ketika ia ditunjukkan foto satelit, ia mengaku belum lama bekerja di sana dan tidak bisa menjawab.
Baca: Disebut Hanya Jadi Ban Serep Ridwan Kamil oleh Anggota Dewan, Ini Tanggapan Uu Ruzhanul
Ada juga kamp relokasi di Kyein Chaung, tempat rumah-rumah telah dibangun dengan dana dari pemerintah Jepang dan India sebagai tempat tinggal jangka panjang para pengungsi yang kembali.
Namun, kamp Rohingya bernama Myar Zin sudah diratakan dengan tanah untuk membangun kamp tersebut yang lokasinya dekat dengan barak-barak baru Polisi Penjaga Perbatasan.
Pejabat di sana pun mengonfirmasi penghancuran Kampung Myar Zin.
Sementara itu, Myo Thu Gyi, sebuah perkampungan yang dulunya berpenduduk lebih dari 8.000 warga Rohingya kini sudah tidak ada lagi.
Di sana, sekarang telah berdiri kompleks pemerintahan dan kepolisian yang luas, bahkan pepohonannya sudah tidak ada.
Kondisi tak jauh berbeda dengan Inn Din, sebuah perkampungan yang dulu tiga seperempat populasinya adalah Muslim, sedangkan sisanya pemeluk Buddha.
Kini, tidak ada lagi jejak warga muslim yang tersisa di desa yang juga terkenal akibat pembunuhan terhadap 10 pria muslim yang ditangkap pada September 2017.
Saat ini, tidak ada lagi rumah warga Rohingya di Inn Din, pepohonan telah hilang, diganti dengan pagar kawat yang mengelilingi barak-barak baru Polisi Penjaga Perbatasan yang luas.
Bahkan warga Budha Rakhine mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah lagi mau hidup berdampingan dengan warga muslim.
Baca: Hari Ini Dalam Sejarah: 10 September Peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia
Upaya pemerintah setengah hati
Penghancuran etnis Rohingya yang dilakukan secara meluas dan berkelanjutan jauh setelah kampanye kekerasan militer tahun 2017 telah berakhir.
Meski begitu, hanya sedikit pengungsi yang dapat kembali ke kehidupan lama dan komunitas mereka.
Jika melihat upaya pemerintah setempat, satu-satunya persiapan yang terlihat untuk menerima kembali para pengungsi dalam jumlah besar hanya bangunan-bangunan kamp transit yang bobrok seperti Hla Poe Kaung dan kamp relokasi seperti Kyein Chaung.
Mungkin hanya sedikit pengungsi bisa mengatasi trauma yang mereka rasakan dua tahun lalu untuk masa depan yang seperti itu.
Hal ini memunculkan pertanyaan terkait ketulusan komitmen masyarakat Myanmar untuk menerima mereka kembali.
Seorang pemuda Rohingya yang telantar dalam perjalanan kembali ke Yangon mengaku telah terjebak di kamp penampungan bersama keluarganya selama tujuh tahun setelah terusir dari rumahnya sendiri di Sittwe.
Dia adalah satu dari 130.000 warga Rohingya yang terusir dari kampung mereka akibat pecahnya kekerasan pada 2012.
Pemuda tersebut tidak dapat berkuliah atau bepergian keluar kamp tanpa izin.
Sarannya bagi para pengungsi di Bangladesh yaitu jangan mengambil risiko untuk kembali dan mengatakan bahwa kondisi mereka juga serba terbatas pada kamp-kamp yang dijaga.
Baca: Jokowi Janji Tahun Depan Istana Presiden RI akan Dibangun di Papua
Respons pemerintah setempat
Dilaporkan BBC, secara resmi, pemerintah Myanmar berkomitmen untuk menerima kembali para pengungsi secara bertahap, dengan bekerja sama dengan Bangladesh.
Meski demikian, para menteri masih menyebut warga Rohingya sebagai Bengali, yang dikatakan tiba di Myanmar dalam gelombang imigrasi ilegal selama 70 tahun terakhir, meski hanya ada sedikit bukti yang menguatkan peristiwa tersebut.
Hal ini mencerminkan kepercayaan yang meluas di Myanmar, yang menganggap warga Rohingya bukan warga Myanmar.
Pemerintah juga telah menolak permintaan status kewarganegaraan dan kebebasan bergerak bagi warga Rohingya.
Pemerintah bersedia memberikan mereka Kartu Verifikasi Nasional, yang disebut sebagai langkah menuju status warga negara.
Namun kebanyakan warga Rohingya menolak kartu-kartu tersebut karena mereka diharuskan mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Bengali.
Pada puncak kampanye militer melawan Rohingya awal September 2017 lalu, komandan angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa mereka mengurus apa yang disebutnya "masalah yang belum selesai" dari tahun 1942.
Baca: Ditantang Perang Gubernur Maluku, Menteri Susi: Masa Gubernur Mau Perang sama Menteri?
Ia merujuk pada pertempuran antara pasukan Jepang dan Inggris di Rakhine, di mana warga Rohingya dan warga Buddha di Rakhine mendukung pihak yang bersebrangan, seringkali saling membunuh, dan menyebabkan gerakan besar-besaran terusirnya warga sipil.
Min Aung Hlaing mengatakan bahwa warga Muslim telah membanjiri sisi utara negara bagian Rakhine yang kini merupakan perbatasan dengan Bangladesh.
Dua distrik di perbatasan yakni Maungdaw dan Buthidaung, di mana sebagian besar kampungnya dihancurkan sejak tahun 2017, merupakan satu-satunya wilayah Myanmar dengan mayoritas Muslim.
Sejak Rohingya meninggalkan umat Muslim yang tersisa, mungkin hanya 10% dari populasi awal sehingga mereka kini menjadi kelompok minoritas di sana.
(TribunnewsWIKI.com/Widi Hermawan)
Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official
