lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Setelah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi penegak hukum, pemerintah Indonesia membuka blokir layanan internet di wilayah Papua dan Papua Barat.
Pembukaan blokir layanan internet ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara bertahap.
Pemerintah Indonesia juga telah mempertimbangkan mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di Provinsi Papua.
Secara resmi, pemerintah Indonesia membuka layanan data internet mulai Rabu, (4/9/2019), pukul 23.00 WIT yang diumumkan melalui Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo).
Baca: Kemkominfo Benarkan Pemerintah Batasi Internet di Papua, Cegah Tersebarnya Hoaks Aksi di Manokwari
Selain itu, kebijakan pembukaan blokir layanan internet yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih dilakukan di beberapa kabupaten di Provinsi Papua.
Beberapa kabupaten di Papua yang akses layanan internetnya dibuka terdiri dari 19 kabupaten di Provinsi Papua, yaitu: Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.
Tak hanya di Provinsi Papua, pemerintah Indonesia juga membuka akses layanan internet di 10 kabupaten di Provinsi Papua Barat.
Baca: Kominfo Kampanyekan Pengurangan Sampah Plastik dengan Tagar #MudikAsikTanpaSampahPlastik di Twitter
Sepuluh kabupaten di Provinsi Papua Barat yang dibuka akses layanan internetnya adalah: Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak.
Kendati telah membuka akses layanan internet untuk sebagian kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat, masih terdapat beberapa kabupaten di dua provinsi tersebut yang diblokir layanan internetnya.
Wilayah di Provinsi Papua yang masih diblokir adalah 10 (sepuluh) kabupaten seperti Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo dan Nabire.
Alasan masih dilakukannya pemblokiran adalah karena pemerintah Indonesia masih melakukan pemantauan terkait situasi keamanan.
Pemantauan di 10 kabupaten tersebut dilakukan dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan.
Di Provinsi Papua Barat, wilayah yang masih dilakukan pemblokiran layanan internet adalah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kota Manokwari.
Sama seperti kabupaten di Provinsi Papua, ketiga kabupaten tersebut juga masih dilakukan pemantauan terkait situasi keamanan dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan.
Baca: Komisi HAM PBB Soroti Situasi di Papua, Pembela HAM Setempat Harus Dilindungi
Himbauan Pemerintah Indonesia
Kebijakan membuka layanan blokir internet oleh Pemerintah Indonesia ini dilakukan setelah ada koordinasi dengan aparat penegak hukum dan keamanan.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mempertimbangkan wilayah-wilayah yang telah pulih atau normal dari sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi terkait isu Papua.
Beberapa wilayah di kedua provinsi di Papua ini juga dikabarkan telah menurun situasi yang sempat memanas beberapa hari belakangan.
Merespon informasi yang tidak benar, pemerintah Indonesia melalui Kominfo menghimbau kepada masyarakat terutama pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar.
Ditutup dalam siaran persnya, Kominfo juga menegaskan agar masyarakat juga tidak menyebarkan ujaran kebencian, hasuta, dan provokasi melalui semua jenis media, salah satunya adalah media sosial.
Pemerintah Indonesia mengaku bahwa hal tersebut dilakukan agar pemulihan kondisi di kedua provinsi di Papua dapat cepat berlangsung.
Kebijakan Pelambatan Akses Jaringan Internet
Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membatasi internet di wilayah Papua setelah aksi yang terjadi di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019).
Hal tersebut disebut oleh Pemerintah guna menangkal hoaks seputar aksi massa di Papua dan Papua Barat soal diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Melalui rilis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ferdinandus Setu sebagai Plt Kepala Biro Humas mengatakan bahwa memang benar dilakukan pembatasan akses internet dan pelambatan di beberapa wilayah di Papua.
Menurutnya tujuan dari throttling atau pelambatan akses jaringan internet untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi massa lebih parah di wilayah Papua.
Bahkan Kemkominfo juga telah menemukan dua bukti hoaks dari foto yang beredar di aksi Papua hari ini.
"Sejauh ini Kemkominfo sudah mengindentifikasi dua hoaks yakni hoaks foto warga Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua," ungkapnya.
Pemerintah melalui Kemkominfo mengimbau dan mengecam adanya penyebaran hoaks serta ujaran kebencian bahkan SARA yang bisa mengakibatkan rusaknya persatuan bangsa Indonesia.
"Kemkominfo mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita," kata Ferdinandus.
Setelah kejadian ini, Kemkominfo akan segera mengembalikan layanan internet di wilayah Papua seiring dengan kondusifnya daerah Jayapura dan Manokwari.
Sebelumnya beredar kabar bahwa jaringan data dari Telkomsel juga sempat terganggu.
Hal tersebut dibenarkan oleh Denny Abidin selaku Vice President Corporate Communications Telkomsel, melalui rilis resmi perusahaan, Senin (19/8/2019).
Dirinya membenarkan bahwa terdapat hambatan layanan internet di wilayah Papua dan Papua Barat.
Menurutnya, kantor layanan GraPARI Manokwari, Jayapura, dan Sorong untuk sementara waktu ini tidak beroperasi.
Sehingga, pengguna Telkomsel yang membutuhkan layanan di Papua dapat menghubungi call center 188 atau melalui layanan veronica di Aplikasi MyTelkomsel.
"Hingga saat ini akses layanan Telkomsel di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk layanan telepon dan SMS berfungsi normal sedangkan untuk akses layanan data seperti perintah dari Kemkominfo sejak pukul 13.00 WIT telah dilakukan perlambatan akses," ujar Denny kepada Kompas.com, melalui rilis, Senin.
"Seiring semakin kondusifnya situasi di Papua, maka mulai pukul 20.30 WIT akses layanan data berangsur mulai dinormalkan kembali. Kami akan melakukan pemantauan kualitas layanan secara berkala," ungkapnya.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)
