lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti jejak Presiden Joko Widodo mengenai pemindahan ibu kota baru.
Ridwan Kamil bersama DPRD Jawa Barat telah sepakat untuk mengkaji wacana pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.
Dikutip dari Kompas.com, wacana tersebut muncul ketika Ridwan Kamil menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat bersama Pansus VII awal pekan lalu.
Gubernur Jawa Barat itu menerangkan jika RTRW Jawa Barat telah disahkan hingga 2029.
"Kemarin RTRW Jabar sudah disahkan, untuk sampai 2029. Di dalamnya Rebana sudah masuk kan, penataan jalur transporasi sudah masuk, termasuk persetujuan wacana pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi," ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (29/8/2019).
Gagasan Gubernur Jabar ini mirip dengan gagasan Presiden Jokowi mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
Baca: Kritik Desain Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan, Ridwan Kamil: Boros Lahan!
Usulan Lokasi
Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menjelaskan penentuan lokasi ibu kota baru Jawa Barat terbuka untuk seluruh wilayah.
Saat ini terdapat tiga lokasi yang diusulkan untuk rencana pemindahan ibu kota Jawa Barat.
Ketiga lokasi tersebut ialah Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat, serta di sekitar wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka).
Dua wilayah yang diusulkan tersebut, yaitu Tegalluar dan Walini sebelumnya masuk dalam kawasan pengembangan jalur kereta cepat Bandung-Jakarta.
Sedangkan wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka) saat ini merupakan wilayah pengembangan ekonomi baru Jabar.
Namun ketiga wilayah tersebut masih memerlukan kajian mendalam.
Baca: Usulan Nama Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur menurut Warga Twitter, Jokograd hingga Mandalanusa
"Ada di Tegalluar, Walini, atau Rebana juga. Terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu,” papar Gubernur Jawab itu.
Ridwan Kamil memaparkan hal-hal yeng perlu dikaji meliputi minimalisir risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi dan lain-lain.
“Indikatornya, semua kemungkinan butuh kajian, minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air, dan lain-lain," lanjutnya.
Baca: Greenpeace Indonesia: Pemerintah Harus Pastikan Ibu Kota Baru Tidak Dibangun di Lahan Konservasi
Butuh Kajian
Sementara itu, Ketua Pansus VIII DPRD Jabar Herlas Juniar mengatakan, dalam pembahasan RTRW Jabar pihaknya belum memasukkan rencana pemindahan ibu kota.
“Ada yang menarik dan sempat ramai. Kami sudah menyampaikan soal rencana pemindahan ibu kota,” ujar Herlas.
Ia juga menjelaskan, Gubernur Jabar telah memberikan izin untuk mencantumkan rencana tersebut ke dalam draft.
“Pak Gubernur sudah memahami berdasarkan kajian kami, belum bisa dicantumkan dalam draft," lanjutnya.
Herlas menuturkan, rencana pemindahan ibu kota Jabar belum bisa masuk dalam revisi RTRW.
Sebab hingga saat ini belum ada pembahasan mendalam mengenai rencana tersebut.
“Karena kajiannya kan belum ada. Karena itu, kami mendorong Pemprov membuat kajian,” tutur Herlas.
Herlas turut membenarkan jika lokasi tersebut merupakan usulan tiga lokasi untuk Ibu Kota Jawa Barat baru.
Pihaknya menilai ada dampak positif dan negatif dari tiga lokasi tersebut.
Misalnya Tegalluar, meskipun dekat dari Kota Bandung, namun daerahnya cenderung rawan banjir dan pergerakan tanah.
Sedangkan Walini sebagian wilayahnya termasik dalam patahan Lembang.
Sementara untuk Majalengka relatif tidak rawan bencana namun masih memerlukan kajian mendalam.
"Di Kertajati (Majalengka) memang relatif tidak rawan bencana tapi apa dasarnya menetapkan di sana kan butuh kajian," katanya.
"Mana yang mau dipilih itu nanti berdasar kajian, karena itu kita minta dan tidak kita cantumkan dalam RTRW." lanjutnya.
Emil Kritik Ibu Kota Baru
Sebelumnya diberitakan Gubernur Jawa Barat itu menemui Presiden Joko Widodo terkait proyek ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam posisi sebagai anak bangsa.
Di sela-sela pembicaraanya dengan Presiden Jokowi, dirinya sedikit mengkritik luas lahan yang diperuntukkan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.
Ridwan Kamil menilai, jika terlalu luas berpotensi membuat kota itu terlalu berorientasi terhadap kendaraan bermotor.
Hal ini bertentangan dengan konsep kota masa futuristik.
Baca: Ini Alasan Jokowi Pilih Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru
"Harus dikaji ulang. Karena di masa depan kota futuristik itu kota yang jalan kaki. Kantor, rumah, sekolah harus berdekatan. Kalau kepepet baru (naik) transportasi umum, terakhir baru mobil," ujar pria yang akrab disapa Emil ini.
Ridwan Kamil berpendapat, luas ibu kota baru nantinya cukup 17 ribu hektare seperti yang dilakukan Amerika Serikat.
Ia berkaca pada langkah Amerika Serikat yang juga memindahkan ibu kotanya di Washington DC.
"Kalau pakai teori Washington DC, sekitar 17 ribu hektare. Maksimal 30-an ribu hektare, itu sudah cukup. Enggak usah 180 ribu hektare," ujarnya.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Saradita Oktaviani)
