lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Meski diklaim aman, namun masih ada potensi bencana meliputi sesar gempa aktif hingga banjir di ibu kota baru Indonesia, Kalimantan Timur.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan.
Jokowi menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan berdasarkan kajian intensif pemerintah.
Sebelum mengumumkan lokasi ibu kota baru pada Senin (26/8/2019) siang, Jokowi mengungkap tiga alasan mendasar untuk menentukan wilayah ibu kota baru.
Tiga alasan tersebut adalah masalah infrastruktur, fasilitas pendukung, dan lokasi yang terpisah dari pusat ekonomi dan bisnis.
Sementara, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, warga Kalimantan Timur menyambut baik rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Di sisi lain, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud mengaku kaget dan terharu daerahnya menjadi lokasi baru ibu kota.
Gafur mengatakan, Kaltim siap menjadi ibu kota baru karena memiliki pelabuhan dan bandara internasional.
Lalu, benarkah lokasi tersebut aman dari potensi bencana alam?
Berikut ini penelusuran Tribunnewswiki.com dikutip dari Kompas.com terkait potensi bencana di Pulau Kalimantan:
Dilalui 3 sesar sumber gempa aktif
Menurut Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Kalimantan tidak sepenuhnya terbebas dari gempa.
Pihaknya bahkan menjelaskan ada 3 sesar yang terdeteksi di wilayah Kaltim.
"Secara geologi dan tektonik, di wilayah Provinsi Kaltim terdapat 3 struktur sesar sumber gempa, yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes," ujar Daryono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/8/2019).
Lebih jauh lagi, BMKG menjelaskan, Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat terletak di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
Sesar tersebut tersebut masih menunjukkan tanda-tanda keaktifan.
Sebagai buktinya, dalam peta seismisitas, terlihat 2 zona besar ini memiliki aktivitas kegempaan yang cukup tinggi dan membentuk klaster sebaran pusat gempa yang berarah barat sampai timur.
Potensi banjir mengincar
Seperti diketahui, wilayah Kalimantan Timur juga memiliki risiko rawan banjir.
Hal itu terungkap dalam berita di Kompas.com pada tanggal 22 Agustus 2019.
Saat itu, Plh Kapusdatin BNPB Agus Wibowo menjelaskan, risiko rawan banjir tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi salah satu area ibu kota baru dan Kota Samarinda.
Lalu, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), risiko rawan banjir di wilayah ini terdapat pada wilayah yang dekat dengan hulu daerah aliran sungai (DAS).
Masalah penggundulan dan kebakaran hutan
Selain dua potensi bencana tersebut, Kalimantan Timur juga menyimpan potensi bencana lain yakni kebakaran dan penggundulan hutan.
Disebutkan, lahan hijau di wilayah ini berkurang cukup signifikan.
Penggundulan hutan ini menyebabkan banyaknya banjir yang terjadi di Kaltim.
Potensi bencana lainnya adalah hutan di provinsi ini pun juga berkurang akibat pembakaran, dehingga menyebabkan asap.
Sementara itu, berdasar pada tahun 2018, BMKG mencatat wilayah Kaltim menjadi salah satu yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Informasi ini disampaikan Kepala Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko kepada Kompas.com, Jumat (24/8/2018), dan melalui akun resmi Instagram BMKG, @infobmkg.
Pencemaran minyak di perairan air laut
Salah satu potensi bencana di Kaltim yang tak bisa dipandang remeh adalah pencemaran minyak di wilayah perairan laut.
Pencemaran tersebut diakibatkan salah satunya akibat lokasi perairan Kalimantan Timur yang menjadi jalur pelayaran antar pulau, baik ke Sulawesi maupun ke Jawa.
Namun demikian, meski masih memiliki potensi bencana, namun secara umum wilayah Pulau Kalimantan masih relatif aman jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Pembangunan Ibu Kota Baru Paling Cepat 2020
Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur rencananya paling cepat akan dilakukan pemerintah pada 2020.
Saat ini, pemerintah masih menyusun konsep desain sebelum megaproyek yang diperkirakan menelan anggaran Rp 466 triliun itu dieksekusi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, perencanaan dan pengembangan kawasan ibu kota paling cepat akan dilaksanakan hingga pertengahan 2020.
"Kemudian, untuk sarana prasarana dasar seperti bendungan, air, sanitasi, jalan, kita desain mulai sekarang sampai pertengahan tahun depan groundbreaking untuk dilaksanakan fisiknya.
Insya Allah dimulai tahun depan," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2019).
Metode design and build layaknya renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) akan digunakan dalam pembangunan ini.
Nantinya, Kementerian PUPR akan menyusun desain kriteria yang akan dieksekusi kontraktor dan konsultan setelah ditenderkan.
Metode yang sama juga akan dipakai pada saat pembangunan kawasan hunian dan gedung perkantoran bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri yang kelak pindah ke sana.
"Tapi kalau rumah, kantor, itu kan tergantung arsitekturalnya mungkin kita agak lebih detail lagi," ujarnya.
Dari total kebutuhan anggaran Rp 466 triliun, Basuki menambahkan, hanya sekitar 19 persen atau ekuivalen Rp 88,54 triliun yang akan dianggarkan melalui APBN.
Sisanya, pemerintah mendorong peran investor, baik swasta maupun BUMN, dalam pembangunannya menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
