lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Narasi tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur terus berkembang.
Kritikan pun datang dari berbagai pihak, salah satunya dari seorang aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang.
Dikutip dari Kompas.com, Rupang menuding ada kesepakatan politik antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terkait pemindahan ibu kota negara.
“Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca pilpres," ujar Rupang, Selasa (27/8/2019).
Rupang menyebut sebagian besar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku telah dikuasai oleh PT ITCHI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama.
Kedua perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) tersebut diketahui merupakan milik Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo sebagai komisaris utama.
Artinya, pemindahan ibu kota ke wilayah tersebut dipastikan akan memberikan keuntungan terhadap Prabowo dan keluarga.
“Di Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama di Kecamatan Sepaku rencana ini (pemindahan ibu kota) akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo karena lahan di sana dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama,” ujar dia.
Baca: Greenpeace Indonesia: Pemerintah Harus Pastikan Ibu Kota Baru Tidak Dibangun di Lahan Konservasi
Baca: Prabowo Subianto Siap Berikan Lahan Miliknya di Penajam Panser Utara untuk Bangun Ibu Kota Baru
Menurut Rupang, PT ITCI Kartika Utama mengantongi SK Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK) dengan nomor SK.160/Menhut-II/2012.
Dalam dokumen itu, Rupang menyebut, PT ITCI Kartika Utama menguasai izin usaha pemanfaatan hutan seluas 173.395 hektar lahan di Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.
Dengan demikian, apabila pemerintah ingin mengambil lahan itu untuk dibangun ibu kota, maka harus memberikan kompensasi kepada perusahaan Prabowo dan Hashim.
Selain itu, Rupang juga menduga pemindahan ibu kota itu hanya akan menguntungkan pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur.
Menurut data JATAM, ada 1.190 IUP di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Jadi intinya, pemindahan berkedok mega proyek ini hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur,” kata Rupang.
“Hanya di Kecamatan Samboja saja terdapat 90 Izin pertambangan, di Bukit Soeharto pun terdapat 44 Izin tambang, PT Singlurus Pratama sebuah perusahaan pertambangan yang konsesinya paling besar di sekitar Samboja dan ini akan sangat diuntungkan,” lanjutnya.
Baca: Greenpeace Indonesia: Pemerintah Harus Pastikan Ibu Kota Baru Tidak Dibangun di Lahan Konservasi
Baca: Prabowo Subianto Siap Berikan Lahan Miliknya di Penajam Panser Utara untuk Bangun Ibu Kota Baru
Diberitakan sebelumnya, lahan milik Prabowo di Provinsi Kalimantan Timur rupanya masuk ke dalam wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai ibu kota baru Indonesia.
Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, Edhy menegaskan bahwa tidak ada persoalan dengan hal itu.
“Saya sudah lihat polemik tentang lahan (Prabowo di Kaltim). Memang kita (Prabowo) punya lahan (di sana). Apa gara-gara ada lahan itu jadi salah? Kan enggak juga. Saya pikir kita tidak akan pernah menanggapi itu karena lahan itu sudah ada sebelum ada rencana pemindahan ibu kota,” ujar Edhy.
Ia tidak merinci di mana tepatnya lahan milik Prabowo tersebut berada.
