Ikut Sebabkan Pencamaran Udara, Pemerintah Diminta Hapus 4 Jenis BBM Ini

Permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta menjadi perbincangan serius akhir-akhir ini.


zoom-inlihat foto
4-jenis-bbm-diminta-untuk-dihapus.jpg
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Petugas mengisi BBM non subsidi kepada pengendara di SPBU coco Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/1/2019). PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi, Pertalite turun Rp150 per liter, Pertamax Rp200 per liter, Pertamax Turbo Rp250 per liter, Dexlite Rp200 per liter, dan Dex Rp100 per liter sebagai bentuk penyesuaian harga rata-rata minyak mentah dunia yang turun dan penguatan Rupiah terhadap Dolar AS.


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta menjadi perbincangan serius akhir-akhir ini.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus mengeluarkan instruksi untuk menekan tingkat polusi tersebut.

Namun dari sederet langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI, tidak satupun yang menyinggung soal kualitas bahan bakar.

Hal tersebut mendapat sorotan dari Komite Panghapusan Bensi Bertimbal (KPBB).

Berdasarkan data yang dikeluarkan KPBB, bahan bakar berkualitas rendah ternyata juga ikut menyumbang emisi gas buang penyebab pencemaran udara.

Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin mengatakan bahwa saat ini sudah saatnya pemerintah menghentikan produksi dan penjualan Premium 88, Pertalite 90, Solar 48, serta Dexlite.

Ganti dengan memproduksi dan memasarkan BBM yang memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor,” ujar pria yang akrab disapa Puput tersebut dalam diskusi bertema "Pengendalian Pencemaran Udara Terganjal Kualitas BBM" di sekretariat KPBB di Sarinah, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca: 5 Fakta Kerusuhan di Manokwari, Kronologi hingga Gubernur Jatim serta Wali Kota Malang Minta Maaf

Baca: Protes Keras Menteri Susi Ketika Sri Mulyani Disuguhi Air Mineral Botol Plastik

Lebih lanjut, Puput juga merekomendasikan pemerintah untuk segera mereformulasi spesifikasi BBM.

Hal tersebut bertujuan untuk memicu pengendalian pencemaran udara, terutama dari transportasi.

Jika melihat negara-negara lain seperti Schina, Malaysia, India, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan Australia dan negara-negara Uni Eropa, hanya Indonesia yang sampai saat ini masih menjual bahan bakar dengan RON paling rendah, yakni 88 dan 90.

Bahan bakar dengan oktan rendah juga memiliki kandungan sulfur, benzene, aromatic, dan olefin yang sangat tinggi yang berbahaya bagi kesehatan.

Karena itu, Puput mengatakan bahwa spesifikasi BBM yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas juga sudah haris direvisi.

Sebab dalam regulasi yang ada sekarang, produsen BBM masih diperbolehkan memproduksi dan memasarkan kualitas BBM yang lebih rendah dari teknologi kendaraan bermotor.

“BBM kualitas rendah berpotensi merusak mesin, selain tentunya menyebabkan tingginya emisi gas buang,” tambah Puput.

Padahal jika melihat teknologi yang ada, teknologi otomotif di Indonesia suadh mengadopsi teknologi kendaraan berstandar Euro 4 sejak 10 Maret 2017.

Mesin dengan standar Euro 4 seharusnya tidak lagi menggunakan BBM beroktan rendah seperti Premium, Pertalite, Solar, dan Dexlite.

Puput menyayangkan sikap pemerintah yang ambigu.

Padahal peraturan perundangan telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk menghentikan pasokan BBM yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan Euro 2 yaitu bensin RON di bawah 91 dan Solar Cetane di bawah 51, kadar sulfur di atas 500 ppm, mulai 1 Januari 2007 yang lalu.

“Berbagai jenis BBM tersebut harus dihentikan produksi dan pemasarannya digantikan dengan BBM yang menenuhi persyaratan teknis untuk kendaraan berstandar Euro 4, dengan spesifikasinya untuk bensin memiliki RON 91, Solar Cetane No 51, dan keduanya harus dengan kadar sulfur maksimal 50 ppm,” jelas Puput.

(TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)

Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved