17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional - Nani Wartabone

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Nani Wartabone adalah pejuang kemerdekaan yang berasal dari daerah Gorontalo.

Mempunyai latar belakang sebagai petani, Nani Wartabone berjuang mengangkat senjata pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan bergabung di Jong Gorontalo pada 1923.

Selain itu, ia juga turut berjuang dalam perang di masa kependudukan Jepang di Indonesia.

Setelah merdeka, Nani Wartabone tidak berdiam bersuka cita, ia kembali berjuang untuk melakukan penolakan terhadap sistem negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federal.

Disini ia mengantarkan daerah Gorontalo sebagai daerah pertama di Indonesia yang menolak bentuk pemerintahan federasi dalam sistem RIS.

Tidak hanya sebagai pejuang, Nani Wartabone juga seorang politisi dan birokrat di daerah Gorontalo.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, pada tahun 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri memberi gelar pahlawan nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli waris yang diwakili salah seorang anak laki-lakinya, Hi Fauzi Wartabone.

Selain itu, di kota Gorontalo, juga turut dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat akan peristiwa bersejarah pada 23 Januari 1942.

Nani Wartabone adalah sosok yang sangat dikagumi bagi rakyat Gorontalo.

Nani Wartabone mempunyai ayah bernama Zakaria Wartabone.

Ayah Nani Wartabone adalah seorang aparatur yang bekerja untuk pemerintahan Hindia Belanda.

Sedangkan ibunya adalah keturunan ningrat di daerah Sulawesi Utara.

Walaupun ayahnya bekerja untuk Belanda, Nani Wartabone memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kolonialisme.

Dalam hal pendidikan, Nani Wartabone tidak betah bersekolah karena, menurutnya, guru-guru yang berkebangsaan Belanda terlalu mengagungkan bangsa Barat dan merendahkan Indonesia. [2]

Nani Wartabone memulai keterlibatannya dalam pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan mendirikan sekertaris Jong Gorontalo di Surabaya pada tahun 1923.

Di organisasi Jong Gorontalo, Nani Wartabone menjabat sebagai Sekretaris.

Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Nani Wartabone bersama masyarakat Gorontalo sudah terlebih dahulu memproklamirkan kemerdekaan daerah Gorontalo pada 23 Januari 1942.

Dalam proses perjuangannya,  Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo menangkap Kepala Jawatan Hindia Belanda yang berada di Gorontalo dan mengusirnya dari daerah Gorontalo.

Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan di Gorontalo, serdadu Jepang mulai masuk kawasan tersebut dan melarang pengibaran bendera Merah Putih.

Disinilah Nani Wartabone mulai mengangkat senjata melawan Jepang.

Pada 30 Desember 1943, Nani Wartabone ditangkap dan di buang ke Manado.

Di asingkan dan disiksa hampir 2 tahun, Nani Wartabone baru dilepaskan pada 6 Juni 1945.

Saat itu Jepang sedang mengalami tanda-tanda kekalahan dari Sekutu

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, Nani Wartabone menjadi sosok yang dihormati di daerah Gorontalo.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi proses penyerahan pemerintahan Gorontalo dari Jepang kepada Nani Wartabone.

Periode tersebut menandakan bendera Merah Putih dapat kembali berkibar di Gorontalo.

Penyerahan kekuasaan ini dilakukan di daerah Gorontalo tanpa mengetahui kabar proklamasi di Jakarta.

Nani Wartabone beserta rakyat Gorontalo baru mengetahui kabar proklamasi di Jakarta adalah pada tanggal 28 Agustus 1945.

Disinilah Nani Wartabone melakukan tugas untuk menambah barisan kekuatan lokal di Gorontalo dengan merekrut 500 pemuda untuk dijadikan pasukan pertahanan dan  keamanan.

Para pemuda ini dibekali senjata hasil dari rampasan perang Jepang dan Belanda yang dilatih sendiri oleh Nani Wartabone.

Lokasi pelatihan berada di Tabuliti, Suwawa,

Berita proklamasi kemerdekaan baru sampai di Gorontalo pada 1 September 1945.

Mendengar kabar ini, Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional di Gorontali sebagai badan legislatif untuk mendampingi pemerintahan.

Keadaan suka cita ini tidak berlangsung lama, ketika Belanda dengan Sekutu masuk di kawasan Gorontalo.

Serdadu Belanda cukup jitu melihat ketokohan Nani Wartabone yang berbahaya dan perlu diamankan.

Mereka mengajak Nani Wartabone berunding di kapal perang Sekutu yang sedang berlabuh di Pelabuhan Gorontalo.

Disinilah Nani Wartabone ditawan dan dibawa ke Manado.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Nani Wartabone kembali datang di Gorontalo pada 2 Februari 1950.

Rakyat dan Dewan Nasional yang berjuang bersamanya menyambut kehadirannya dengan perasaan gembira bercampur haru dan tangis.

Kapal membawa Nani Wartabone disambut di tengah laut oleh rakyat Gorontalo.

Nani Wartabone kemudian ditandu dari pelabuhan dibawa keliling kota dengan semangat patriotisme.

Disini rakyat Gorontalo mengangkat Nani Wartabone menjadi kepala pemerintahan.

Namun, Nani Wartabone menolak.

Ia menolak karena tidak sepakat dengan konsep Republik Indonesia Serikat (RIS)

Menurutnya, RIS hanyalah pemerintahan bentukan yang dibuat Belanda agar Indonesia tetap terpecah dan mudah dikuasai lagi.

Nani Wartabone kembali menggerakkan rakyat Gorontalo dalam sebuah rapat raksasa pada tanggal 6 April 1950.

Tujuan rapat raksasa ini adalah menolak RIS dan bergabung dengan NKRI.

Peristiwa ini menandakan  Gorontalo sebagai wilayah Indonesia pertama yang menyatakan menolak RIS.

Hingga pada tahun 1953, Nani Wartabone dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, di antaranya kepala pemerintahan di Gorontalo, Penjabat Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan anggota DPRD Sulawesi Utara.

Seusai bertugas, Nani Wartabone memilih tinggal di desanya, Suwawa.

Di sini ia kembali turun ke sawah dan ladang dan memelihara ternak sebagai petani biasa di daerah terpencil.

Pada tahun 1956, muncul isu PRRI/Permesta yang masuk ke daerah Gorontalo.

Nani Wartabone tidak bisa tinggal diam atas peristiwa itu, ia kemudian memimpin massa rakyat untuk merebut kekuasaan PRRI/PERMESTA di daerah Gorontalo.

Namun, pasukan Nani Wartabone kalah kuat dalam bidang persenjataan, sehingga ia harus masuk hutan.

Berbagai cara dilakukan Nani Wartabone agar bisa mendapat bantuan senjata dan pasukan dari Pusat.

Baru pada tahun 1958 datang bantuan pasukan tentara dari Batalyon 512 Brawijaya yang dipimpin oleh Kapten Acub Zaenal dan pasukan dari Detasemen 1 Batalyon 715 Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Piola Isa.

Berkat bantuan kedua pasukan tersebut, Nani Wartabone berhasil merebut kembali pemerintahan di Gorontalo dari tangan PRRI/PERMESTA pada pertengahan Juni 1958.

Pergolakan domestik sudah usai, Nani Wartabone dipercaya memimpin sebagai pejabat daerah di Gorontalo, yaitu menjabat sebagai  Residen Sulawesi Utara di Gorontalo, lalu anggota DPRGR sebagai utusan golongan tani.

Selain itu, Nani Wartabone juga pernah menjadi anggota MPRS RI, Dewan Perancang Nasional dan anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga akhir hayatnya. [3]

Nani Wartabone menghembuskan napas terakhirnya pada 3 Januari 1986 sebagai petani di desa terpencil di daerah Suwawa, Gorontalo.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, pada tahun 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri memberi gelar pahlawan nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli waris yang diwakili salah seorang anak laki-lakinya, Hi Fauzi Wartabone.

Selain itu, di kota Gorontalo, juga turut dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat akan peristiwa bersejarah pada 23 Januari 1942.

Nama Nani Wartabone juga turut diabadikan untuk nama Taman Nasional yaitu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. [4]

Jangan lupa subscribe channel YouTube Tribunnewswiki.com!