17 AGUSTUS - Perundingan Linggarjati (11-13 November 1946)

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Perundingan Linggarjati merupakan sebuah peristiwa bersejarah antara pihak Indonesia dan Belanda dengan Inggris sebagai mediator.

Perundingan Linggarjati dilaksanakan sejak 11 sampai 13 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat.

Secara garis besar, hasil Perundingan Linggarjati yang kemudian disebut Perjanjian Linggarjati adalah diakuinya wilayah Indonesia secara de facto oleh Belanda serta pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS). (1)

Meski dilaksanakan sejak 11 sampai 13 November 1946, namun hasil Perundingan Linggarjati baru diparaf pada 15 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. (2)

Linggarjati sendiri merupakan sebuah desa yang berada antara Cirebon dan Kuningan, tepatnya berada di kaki Gunung Ciremai.

Pemilihan Linggarjati sebagai tempat perundingan karena tempat itu dianggap netral bagi kedua pihak yang bersengketa.

Saat itu Belanda dan sekutu dalam posisi tengah menguasai Jakarta, sedangkan Indonesia menguasai Yogyakarta sebagai ibu kota negara pada saat itu.

Tempat Perundingan Linggarjati sampai saat ini masih ada dan dijadikan museum dengan nama Museum Linggarjati. (3)

Baca: PAHLAWAN NASIONAL - Pong Tiku

Baca: PAHLAWAN REVOLUSI - DI Pandjaitan

Setelah Indonesia resmi memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda yang sebelumnya telah menjajah selama 350 tahun ingin kembali menguasai Nusantara.

Pada 29 September 1945, pasukan sekutu dan Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) datang ke Indonesia dengan salah satu tujuan untuk melucuti tentara Jepang setelah kekalahannya dalam perang dunia II.

Namun kedatangan mereka ternyata diboncengi oleh Netherlands-Indies Civil Administration (NICA).

Tak pelak, hal itu menimbulkan kecurigaan pemerintah dan rakyat Indonesia, mereka menilai Belanda ingin mencoba kembali berkuasa di Indonesia.

Berbagai pertempuran pun terjadi, di antaranya pertempuran 10 November di Surabaya, Pertempuran di Ambarawa, Medan Area, Pertempuran Merah Putih di Manado, dan pertempuran-pertempuran lainnya.

Pertempuran-pertempuran tersebutpun merugikan kedua pihak, baik dari Indonesia maupun Belanda. (4)

Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab berupaya menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia.

Pada akhirnya seorang diplomat Inggris, Sir Archibald Clark Kerr mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hooge Veluwe.

Para pemimpin negara menyadari bahwa untuk menyelesaikan konflik dengan peperangan hanya akan menimbulkan korban dari kedua belah pihak.

Namun perundingan yang direncanakan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura, sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris kemudian mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia dalam upaya menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda.

Pada 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibukalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Lord Killearn.

Dalam perundingan awal ini akhirnya menghasilkan persetujuan untuk gencatan senjata pada 14 Oktober dan rencana untuk mengadakan perundingan lebih lanjut, yakni Perundingan Linggarjati yang akan dilaksanakan mulai 11 November 1946. (5)

Ada beberapa tokoh sentral dari masing-masing pihak dalam Perundingan Linggarjati.

Pemerintah Indonesia dalam Perundingan Linggarjati diwakili oleh Sutan Sjahrir sebagai ketua, AK Gani, Susanto Tirtoprojo, serta Mohammad Roem.

Pemerintah Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua, H J van Mook, Max van Pool, serta F de Boer.

Sementara pemerintah Inggris selaku mediator diwakili oleh Lord Killearn. (6)

Terdapat juga beberapa saksi atau tamu yang hadir dalam pertemuan tersebut seperti, Amir Syarifudin, dr Leimena, dr Sudarsono, Ali Budiharjo, Presiden Sukarno dan Mohammad Hatta.

Perundingan Linggarjati kemudian menghasilkan Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarata pada tanggal 25 Maret 1947. (7)

Baca: PAHLAWAN NASIONAL - Sutan Syahrir

Baca: PAHLAWAN NASIONAL - Adnan Kapau Gani

Perundingan Linggarjati kemudian menghasilkan keputusan yang selanjutnya disebut Perjanjian Linggarjati.

Perjanjian Linggarjati memiliki 17 Pasal, di mana di dalamnya terdapat beberapa poin pokok, di antaranya:

Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura

Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949

Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari wilayah Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar sebelum tanggal 1 Januari 1949

Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. (8)

Perjanjian Linggarjati yang disahkan pada 25 Maret 1947 memberikan dampak negative maupun positif bagi pemerintah Indonesia.

Dampak positif

1. Citra Indonesia di mata dunia Internasional semakin kuat, dengan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, mendorong negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara sah.
2. Belanda mengakui negara Republik Indonesia yang memiliki kuasa atas Jawa, Madura dan juga Sumatera. Dengan demikian secara de facto Indonesia berkuasa atas wilayah tersebut.
3. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia (walaupun setelahnya Belanda melanggar perjanjian). Pada saat itu dikhawatirkan apabila konfrontasi rakyat Indonesia dan kekuatan Belanda terus berlanjut, maka akan semakin banyak korban jiwa dari kalangan rakyat. Hal ini tentu saja dikarenakan kekuatan militer Belanda yang canggih dan kekuatan rakyat Indonesia yang apa adanya.

Dampak negatif

1. Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang sangat kecil, yakni meliputi pulau Jawa, Sumatera, dan Madura saja. Selain itu Indonesia juga harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda.
2. Memberikan waktu Belanda membangun kekuatan atau “menghela napas” untuk kemudian selanjutnya melakukan agresi militernya.
3. Perjanjian ini juga ditentang dari dalam negara Indonesia. Masyarakat dan kalangan tertentu yang dimulai dari Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia dan Partai Rakyat Jelata.
4. Dalam perundingan tersebut diketahui bahwa pemimpin yang ditunjuk yaitu Sutan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda. Sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis yang berada dalam Kabinet tersebut dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan kepada pemimpin perundingan tersebut. Penarikan dukungan tersebut terjadi kepada Syahrir pada tanggal 26 Juni 1947. (9)

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa beberapa partai nasional mengkritik pemerintah karena mau menandatangani perundingan ini dan menuding bahwa pemerintahan Indonesia lemah untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

Namun pemerintah memberi alasan kenapa mau menyetujui isi perjanjian Linggarjati tersebut.

Pemerintah memilih cara damai untuk menyelesaikan konflik supaya menghindari jatuhnya korban dan menarik simpati dunia internasional.

Perdamaian dengan gencatan sejata juga dapat memberi peluang bagi pasukan militer Indonesia untuk melakukan berbagai hal di antaranya adalah konsolidasi. (10)

Meski telah disepakati dan disahkan pada 25 Maret 1947, nyatanya dalam pelaksanaannya Perjanjian Linggarjati tidak berjalan dengan baik.

Pada 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H J Van Mook memutuskan perjanjian secara sepihak dan mendeklarasikan dahwa Belanda tidak terikat lahi dengan perjanjian tersebut.

Hal ini berlaku sejak tanggal 21 Juni 1947, sebelum satu tahun perjanjian linggarjat genap dibuat.

Kemudian terjadilah Agresi Militer Belanda 1.

Hal tersebut terjadi akibat adanya perbedaan penafsiran yang terjadi antara pihak Indonesia dan Belanda. (11)

(TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)

Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official