lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menginginkan rencana pemindahan ibu kota tak sekadar jadi wacana semata.
Dikutip dari Kompas.com, ia ingin rencana itu segera bisa terwujud.
Keinginan Jokowi itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (10/7/2019).
"Jadi memang pemindahan ibu kota ini bukan hal yang baru.
Rencana ini juga pernah diangkat Presiden Soekarno dan Soeharto.
Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi kongkrit,” ujar Bambang.
Saat era Presiden Soekarno, ibu kota rencananya ingin dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya.
Sedangkan di era Soeharto, ibu kota ingin dipindah dari Jakarta ke Jonggol.
Menurut Bambang, rencana pemindahan ibu kota itu untuk pemerataan pembangunan.
Sehingga, laju pertumbuhan ekonomi tak hanya terjadi di Pulau Jawa saja.
"Pemindahan ibukota itu banyak alasannya.
Alasan ketimpangan ekonomi ini yang perlu kita hadapi.
Memang tidak instan tapi minimal bisa dikurangi,” kata Bambang.
Saat ini, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Namun, ada beberapa hal yang patut diwaspadai pemerintah.
Apa saja yang wajib diantisipasi pemerintah?
Berikut beberapa potensi yang dihimpun Tribunnewswiki.com dari Kompas.com :
1. Waspada Spekulan Tanah
Teka teki pemindahan ibu kota sudah semakin terang setelah pemerintah mengungkapkan bahwa lokasinya akan berada di Kalimantan.
Meski begitu, ada satu hal yang mesti diwaspadai oleh pemerintah setelah lokasinya dikerucutkan di Kalimantan.
"Dari kepindahan seperti ini. seperti dulu isu pemindahan ibu kota ke Jonggol, yang terjadi ini didahului oleh spekulan," ujar Direktur Riset Core Piter Abdullah Redjalan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
"Sehingga yang terjadi spekulan masuk duluan, tanah-tanah di sana dibeli dulu dengan murah, kemudian mereka berharap dapat ganti rugi yang lebih besar nanti," sambung dia.
Akibat spekulan ini, kata Piter, masyarakat bisa tidak bisa menikmati keuntungan karena tanahnya sudah dibeli murah terlebih dahulu oleh para spekulan.
2. Sekda Kalteng Sebut Isu Pemindahan Ibu Kota Picu Pembakaran Lahan
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menduga kebakaran lahan di sejumlah titik di Kalteng, dipicu isu pemindahan Ibu kota Negara ke Pulau Kalimantan.
Salah satu kandidat Ibu Kota baru adalah Kalimantan Tengah.
Fahrizal menduga, sejumlah masyarakat yang memiliki lahan di provinsi ini sengaja membersihkan lahannya dengan cara dibakar.
"Sejak adanya wacana pemindahan Ibu Kota RI itu, masalah penguasaan tanah di Kalteng sekarang ini sangat luar biasa.
Jadi, kebakaran di sejumlah lahan di Kalteng itu ada unsur kesengajaan," kata Fahrizal saat menghadiri rapat koordinasi Restorasi Gambut Provinsi Kalteng 2019 di Palangka Raya, Selasa (31/7/2019).
3. Jusuf Kalla Ingatkan Bahaya Lahan Gambut
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahaya lahan gambut dan lubang bekas tambang bila Kalimantan dipilih sebagai Ibu Kota baru.
"Tapi harus hati-hati juga, kalau di Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar.
Di Kalimantan Timur banyak bekas lubang tambang.
Jadi semua harus dipilih dengan betul, tetapi ini memakan tempo panjang," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Meski demikian, Kalla juga menyambut positif wacana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan.
Sebab, menurut dia, Kalimantan berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dan memiliki lahan yang luas.
Kalla mengatakan, pemerintah masih mengkaji provinsi mana yang tepat untuk dijadikan Ibu Kota baru.
4. Wacana Ibu Kota di Kalimantan Selatan dikritik Walhi
Wacana wilayah Kalimantan Selatan menjadi calon Ibu Kota ditentang oleh Wahana Lingkungan hidup ( Walhi).
Menurut Walhi, di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih banyak konflik agraria yang belum terselesaikan.
Koordinator Walhi Kalsel Kisworo menjelaskan, salah satu masalah yang hingga kini belum terselesaikan adalah tanah warga yang dikuasai perusahaan sawit, serta tambang yang memiliki izin pengelolaan maupun eksplorasi.
Konflik ini menurutnya sudah terpelihara selama bertahun-tahun.
Belum lagi masyarakat Adat Dayak Meratus yang hingga saat ini tidak diakui wilayah adatnya oleh pemerintah.
“Contoh, Masyarakat punya tanah, tapi izin pengelolaan dimiliki oleh perusahaan. Sampai sekarang masalah ini belum selesai.
Belum lagi masyarakat Adat Dayak Meratus sampai sekarang belum diakui wilayah adatnya, lalu tergusur terus dan terpinggirkan dan dipinggirkan," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2019).
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
