Kabinet Kerja I (Era Presiden Soekarno)

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Kabinet Kerja I adalah kabinet yang dibentuk pada era Presiden Soekarno.

Kabinet Kerja I juga merupakan awal dari demokrasi terpimpin ala Soekarno yang berlangsung sejak 1959 sampai 1965.

Kabinet Kerja I dibentuk pada 10 Juli 1959 di tengah suasana politik dalam negeri yang genting.

Perdana Menteri di pegang langsung oleh Ir Soekarno yang sekaligus menjabat sebagai presiden.

Kabinet Kerja I berakhir pada 18 Februari, setelah itu dibentuk Kabinet Kerja II yang masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. (1)

Pembentukan Kabinet Kerja I berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 153 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959.

Awal mula terbentuknya Kabinet Kerja I tidak bisa dilepaskan dari nihilnya Konstituante hasil Pemilu 1955 meski telah bersidang sejak 1956 sampai 1959.

Persaingan antara 30 partai politik saat itu sangat ketat, dampaknya perekonomian hampir mandek.

Melihat situasi yang semakin genting, Kabinet Djuanda, Dewan Nasional, dan Angkatan Bersenjata (ABRI) kemudian mencoba mencari jalan keluar dengan menyepakati dilakukannya intervensi.

Intervensi tersebut akhirnya dilakukan pada 22 April 1959.

Presiden Soekarno, Ketua Dewan Nasional, seluruh anggota Kabinet Djuanda, serta Pimpinan ABRI datang ke Bandung.

Ir Soekarno kemudian berpidato di hadapan 464 dari total 532 anggota Konstituante yang hadir dalam persidangan.

Ir Soekarno kemudian berpidato selama dua setengah jam.

Ia mengkritik cara kerja Konstituante yang tidak mengalami kemajuan selama hampir dua setengah tehun bekerja.

Presiden Soekarno juga mendesak supaya usulan pemerintah supaya Indonesia kembali ke UUD 1945 disetujui dengan segera.

Pidato tersebut kemudian dibukukan dengan judul “Res Publica, Sekali Lagi Res Publica”.

Sehari kemudian, pada 23 April 1959 Presiden Soekarno terbang untuk mengunjungi Turki, Polandia, Hongaria, Rusia, Skandinavia, Brasilia, Argentina, Meksiko, Amerika Serikat, Jepang, Kamboja, hingga Vietnam Utara.

Di dalam negeri, perdebatan di tengah Konstituante terus berlangsung.

PKI dan PNI menerima usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, namun Masjumi menolak.

KSAD yang saat itu memegang kekuasaan darurat atas persetujuan Perdana Menteri akhirnya menghentikan sementara kegiatan politik.

Pada 3 Juli 1959 diadakanlah sidang kabinet di Istana Bogor yang dihadiri oleh KSAD dan Ketua Mahkamah Agung.

Sidang tersebut bertujuan untuk merumuskan Dekrit berdasarkan hukum darurat negara.

Dua hari kemudian, pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dalam sebuah upacara yang hanya berlangsung selama 15 menit.

Soekarno juga mengumumkan Dekrit Presiden tentang berlakunya kembali UUD 1945.

Setelah membubarkan Konstituante, Soekarno kemudian membubarkan Kabinet Djuanda pada 10 Juli 1959.

Sebagai gantinya, Soekarno kemudian membentuk Kabinet Kerja I yang ia pimpin sendiri sebagai Perdana Menteri pada hari itu juga.

Pembentukan kabinet ini berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 153 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955 yang dibubarkan melalui dekrit 22 Juli menyatakan kesediaannya untuk bekerja terus dan segera dilantik berdasarkan UUD 1945. (2)

Menteri

Perdana Menteri, Soekarno

Menteri Pertama, Djuanda Kartawidjaja

Menteri Keamanan dan Pertahanan, A H Nasution

Menteri Keuangan, Djuanda Kartawidjaja

Menteri Produksi, Suprajogi

Menteri Distribusi, J Leimena (pada 27 Juli 1959 diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama)

Menteri Pembangunan, Chaerul Saleh

Menteri Kesejahteraan Rakyat, Muljadi Djojomartono

Menteri Luar Negeri, Subandrio

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipik Gandamana

Menteri Sosial dan Kebudayaan, Mohammad Yamin

Menteri Muda

Menteri Muda Penerangan, Maladi

Menteri Muda Pertahanan, Hidajat

Menteri Muda Kehakiman, Sahardjo

Menteri Muda Kepolisian Said Sukanto Tjokroatmodjo

Menteri Muda Veteran, Sambas Atmadinata

Menteri Muda Keuangan, Notohamiprodjo

Menteri Muda Pertanian, Azis Saleh

Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja, Sardjono Dipokusumo

Menteri Muda Perburuhan, Ahem Erningpradja

Menteri Muda Perhubungan Laut, Abdulmutalib Danuningrat

Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon, Djatikusumo

Menteri Muda Perhubungan Udara, R Iskander

Menteri Muda Perdagangan, Arifin Harahap

Menteri Muda Perindustrian, Suharto

Menteri Muda Agraria, Sadjarwo

Menteri Muda Transmigrasi/Koperasi Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi

Menteri Muda Kesehatan, Satrio

Menteri Muda Agama, KH M Wahib Wahab

Menteri Muda Pendidikan dan Kebudayaan, Prijono

Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat, Sudibjo dan Sudjono

Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Chaerul Saleh

Menteri Muda Sosial, Muljadi Djojomartono

Menteri Muda Penghubung dengan Legislatif, WJ Rumambi

Menteri Muda Penghubung dengan Ulama, Fattah Jasin

Menteri Negara Ex-Officio

Kepala Staf Angkatan Darat, AH Nasution

Kepala Staf Angkatan Udara, S Surjadarma

Kepala Staf Angkatan Laut, RE Martadinata

Kepala Staf Kepolisian, Said Sukanto Tjokroatmodjo

Jaksa Agung, Gatot Taroenamihardja (sampai 22 September 1959) R Goenawan (sejak 31 Desember 1959)

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Roeslan Abdulgani

Ketua Dewan Perencanaan Nasional, Muhammad Yamin

Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX (3)

(TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)

Jangan lupa subscribe channel Youtube TribunnewsWIKI Official