Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Padan Pemeriksa Keuangan atau BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden.


zoom-inlihat foto
bpk.jpg
(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jalan Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Padan Pemeriksa Keuangan atau BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden.




  • Informasi Awal #


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Padan Pemeriksa Keuangan atau BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. (1)

BPK 2
PELANTIKAN KETUA PBK-Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (tengah) bersama Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (kanan) mengikuti prosesi pengucapan sumpah jabatan Ketua BPK di gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/4). Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar resmi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPK menggantikan Ketua BPK sebelumnya Harry Azhar Aziz. (Warta Kota/henry lopulalan)

  • Sejarah #


Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Hasil pemeriksaan itu kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut, maka dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang.

Pada waktu itu BPK hanya mempunyai sembilan orang pegawai yang diketuai oleh R Soerasno.

Untuk memulai tugasnya, BPK melalui suratnya tanggal 12 April 1947 No 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara.

Untuk sementara, mereka masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta.

Ketika ibukota Indonesia pindah ke Yogyakarta, ketua BPK diwakili oleh R Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (DPK yang bertempat di Bogor.

Ketua DPK saat itu adalah R Soerasno sejak 31 Desember 1949 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPK di Yogyakarta.

Kantor DPK RIS di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Ketika Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950, maka DPK dan BPK digabung dan bertempat di bekas kantor DPK RIS di Bogor.

Pada 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945.

Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan (DPK) berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meski dalam perjalanannya BPK berubah-ubah menjadi DPK RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi BPK berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan BPK, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif.

Untuk mencapai tujuan itu maka pada 12 Oktober 1963, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara.

Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No X/MPRS/1966 Kedudukan BPK dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara.

Dengan begitu, UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era reformasi sekarang ini, BPK telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara.

Dukungan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya TAP MPR No VI/MPR/2002 yang menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK, ketentuan yang mengatur BPK dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen.

Sebelum amandemen, BPK hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugas BPK, ada seperangkat Undang-undang di bidang Keuangan Negara diantaranya UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2)

Baca: Soto Kudus

BPK 3
Ketua BPK Harry Azhar Azis menunjukkan IHPS semester II-2014 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/4/2015). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II-2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (TRIBUNNEWS.COM/IRWAN RISMAWAN)

  • Visi, Misi, dan Tujuan #


Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan

2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tujuan Strategis

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan

2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Nilai-nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Integritas
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Independensi
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. (3)

Baca: Ratna Galih

  • Tugas dan Wewenang #


Tugas

Tugas dan wewenang BPK diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua.

Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isinya antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.

2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.

4. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.

5. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD dan menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, dan bupati/walikota.

6. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat satu bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Wewenang

Wewenang BBP berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB III bagian kedua adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan.

Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.

2. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.

3. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.

4. BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

Masih banyak tugas dan wewenang BPK yang lain berdasarkan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 yang bersifat sangat rinci dan teliti.

Selebihnya peraturan tersebut diatur sendiri oleh BPK demi kelancaran dan keefektifan kinerja dari BPK tersebut. (4)

BPK 4
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Malik Kamil (kanan) menerima dokumen hasil pemeriksaan BPK oleh Anggota satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampoerna (kiri) di gedung KPU Pusat, Jakarta, Rabu (3/5/2015). BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan KPU tahun 2014 dengan status wajar dengan pengecualian. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca: Diamonds and Rust

  • Struktur Organisasi #


Sekretariat Jenderal

Inspektorat Utama

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Auditorat Utama Keuangan Negara I

Auditorat Utama Keuangan Negara II

Auditorat Utama Keuangan Negara III

Auditorat Utama Keuangan Negara IV

Auditorat Utama Keuangan Negara V

Auditorat Utama Keuangan Negara VI

Auditorat Utama Keuangan Negara VII

Auditorat Utama Investigasi

  • Pimpinan BPK #


Ketua BPK RI, Prof Dr Moermahadi Soerja Djanegara CA CPA

Wakil Ketua BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar MBA

Anggota I BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna SE MSi

Anggota II BPK RI, Dr Agus Joko Pramono MAcc Ak CA

Anggota III BPK RI, Dr Achsanul Qosasi

Anggota IV BPK RI, Prof Dr H Rizal Djalil

Anggota V BPK RI, Ir Isma Yatun MT

Anggota VI BPK RI, Prof Dr H Harry Azhar Azis MA

Anggota VII BPK RI, Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi CFrA CA (5)

  • Tugas dan Wewenang Pimpinan #


Tugas dan wewenang Ketua BPK yang merangkap anggota yaitu melaksanakan:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua.

Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK.

Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri.

Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Objek tugas dan wewenang ketua BPK adalah pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan.

Tugas dan wewenang Wakil Ketua BPK yang merangkap sebagai anggota juga yaitu melaksanakan:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan ketua.

Proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan.

Pengarahan pemeriksaan investigatif.

Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Objek tugas dan wewenang wakil ketua BPK adalah pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan.

Tugas dan wewenang Anggota I yakni melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Objek tugas dan wewenang Anggota I adalah Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI.

Lebih lanjut ada Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPU (termasuk KPU Daerah Prov/Kab/Kota), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pengawas Pemilihan Umum,serta Badan Keamanan Laut.

Tugas dan wewenang Anggota II BPK yaitu melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Adapun objek tugas dan wewenang Anggota II BPK yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Lebih lanjut, Anggota II BPK juga bertugas di lingkup Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kemenkeu), Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Tugas dan wewenang Anggota III dan IV BPK sama dengan Anggota I dan II, hanya saja objeknya berbeda.

Objek tugas dan wewenang Anggota III BPK cukup banyak, antara lain:

MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY;

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Kementerian Sekretariat Negara;

Sekretariat Kabinet;

Kementerian Sosial;

Kementerian Pariwisata;

Kementerian Ketenagakerjaan;

Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Perpustakaan Nasional RI;

Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Badan Kepegawaian Negara;

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Lembaga Administrasi Negara;

Arsip Nasional RI;

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta;

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;

Lembaga Penyiaran Publik RRI;

Lembaga Penyiaran Publik TVRI;

Taman Mini Indonesia Indah;

Badan Informasi Geopasial;

Ombudsman RI;

Badan Pertanahan Nasional;

Badan Ekonomi Kreatif;

Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

Sementara itu, objek tugas dan wewenang Anggota IV BPK yaitu Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengatur Hilir Migas, serta Badan Restorasi Gambut.

Tugas dan kewenangan Anggota V BPK meliputi melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Adapun objek Anggota V BPK antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Anggota V BPK juga bekerja di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta BUMD di Wilayah I yang terdiri atas Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, serta Provinsi Jawa Timur.

Tugas dan wewenang Anggota VI BPK sama dengan Anggota V, hanya saja memiliki objek yang berbeda.

Objek tugas dan wewenang Anggota VI BPK antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Anggota VI BPK juga bekerja di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta BUMD di Wilayah II yang terdiri atas Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, serta Provinsi Papua Barat.

Sementara itu, objek tugas dan wewenang Anggota VII BPK antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan, serta Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan. (6)

*Update informasi terakhir pada 9 Juli 2019

(TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)

Jangan lupa subscribe channel Youtube TribunnewsWIKI Official



Nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nama Lain BPK RI
Kategori Lembaga Negara
Alamat Gedung BPK RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 25549000
Faks (021) 57950288
Email ksbhumas@bpk.go.id
Situs dan Media Sosial
Situs http://www.bpk.go.id
Akun Facebook @humasbpkri.official
Akun Instagram @bpkriofficial
Akun Twitter @bpkri


ARTIKEL REKOMENDASI



KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2023 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved