Wiranto dilahirkan di Yogyakarta pada 4 April 1957 dari pasangan suami istri RS Wirowijoto dan Suwarsih. Wiranto merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Jend. TNI. Purn. Wiranto membuka acara Temu Nasional Dewan Harian Nasional 45 2017 di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017). Dalam sambutannya Wiranto mengingatkan pentingnya toleransi untuk membangun bangsa.
Wiranto dilahirkan di Yogyakarta pada 4 April 1957 dari pasangan suami istri RS Wirowijoto dan Suwarsih. Wiranto merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara.
Karena pindah ke Surakarta, Wiranto menyelesaikan pendidikan dasar sampai SMA-nya di kota tersebut juga.
Lulus dari SMA Negeri 4 Surakarta, Wiranto melanjutkan pendidikannya di sekolah militer, yaitu Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang sampai tahun 1968.
Lulus dari AMN, Wiranto fokus dengan kariernya di dunia militer.
Baru setelah menjelang penghujung kariernya di militer, pada tahun 1995 Wiranto melanjutkan pendidikannya di Universitas Terbuka mengambil Jurusan Administrasi Negara.
Setahun berikutnya, pada 1996, Wiranto pindah ke Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer dan berhasil mendapat gelar sarjananya.
Wiranto kembali melanjutkan studinya dengan mengambil program magiste di STIE IPWIJA mengambil jurusan manajemen.
Wiranto pun berhasil meraih gelar magisternya tersebut pada tahun 2006.
Wiranto kembali melanjutkan kuliahnya dengan mengambil program doktoral bidang Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang selesai pada tahun 2013. (2)
Wiranto juga berkarier di dunia bisnis. Salah satu bisnis yang ia jalani adalah ketika ia menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Ujung Genteng Indonesia (UGI) yang bergerak di bidang properti pada tahun 2004.
Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Wiranto saat memberikan keterangan dalam pelantikan pengurus PP PBSI, Senayan, Kamis (19/1/2017) Setelah dua bulan terpilih, jajaran PP PBSI kabinet Wiranto resmi dilantik Ketua KONI Pusat Tono Suratman.
Wiranto mulai merintis kariernya di bidang militer setelah ia lulus dari AMN pada tahun 1968 di Korps Kecabangan Infanteri.
Kariernya perlahan terus merangkak, mulai naik pada tahun 1983 sebagai Karoteknik Ditbang Pussentif.
Setahun berikutnya Wiranto diangkat menjadi Kadep Milnik Pussentif, lalu menjadi kasbrigif-9 Kostrad, Maasops Kas Kostrad, serta Asops Kasdivif-2 Kostrad pada tahun 1988.
Namanya mulai diperhitungkan ketika Wiranto dipilih menjadi Ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1989 sampai 1993.
Kariernya terus naik ketika ia didapuk sebagai Kasdam Jaya pada tahun 1993 sampai 1994 sebelum akhirnya diangkat sebagai Pandam Jaya dari tahun 1994 sampai 1996.
Pada tahun 1996, Wiranto diangkat menjadi Pangkostrad sampai 1997 dan kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sejak 1997 sampai 1998.
Puncak kariernya dimiliter adalah ketika Wiranto diangkat menjadi Panglima ABRI oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan menjabat sampai tahun 1999. (3)
Pasca gulingnya Presiden Soeharto, Wiranto kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi dan menjabat sejak 1998 sampai 1999.
Di era Presiden Abdurrahman Wahid, namanya kembali mengisi kursi kabinet. Wiranto ditunjuk kembali oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.
Namun di tengah masa jabatannya, Wiranto kemudian dinonaktifkan karena kasus pelanggaran HAM di Timor Timur pada tahun 1999 yang melibatkan dirinya.
Wiranto bersama lima perwira lain didakwa oleh pengadilan PBB terlibat dalam kekerasan yang menyebabkan 1.500 warga Timor Timur itu tewas.
Namun pengadilan HAM Indonesia menolak keputusan tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap perwira dan aparat yang diduga terlibat.
Penolakan tersebut dianggap sebuah pelecehan dan membuat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat marah, akhirnya Wiranto beserta temannya dilarang masuk ke wilayah Amerika Serikat. (4)
Meski begitu, Wiranto tetap berkarier di dunia politik.
Pada tahun 2004, Wiranto bahkan maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar berpasangan dengan Salahudin Wahid setelah memenangkan konvensi capres yang digelar oleh Partai Golkar.
Namun dalam pemilu ini Wiranto kalah dan harus mengakui keunggulan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia.
Wiranto tidak putus asa, setelah mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada tahun 2006, ia kembali maju dalam Pemilu 2009 mewakili Jusuf Kalla.
Lagi-lagi harapannya kandas, lagi-lagi Wiranto kembali harus mengakui kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam Pemilu 2009 berpasangan dengan Boediono.
Wiranto kemudian fokus untuk membesarkan parai politik bentukannya.
Pada tahun 2013, Wiranto kembali mendeklarasikan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan pemilik MNC Grup, Harry Tanoe Soedibjo.
Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto (kiri) dan Hary Tanoesoedibjo (kanan) saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.
Namun keduanya gagal maju dan harus berpisah karena suara yang diraih oleh Partai Hanura tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden.
Sedangkan partai lain tidak ada yang memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.
Akhirnya Wiranto merapat ke kubu Joko Widodo untuk melawan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.
Joko Widodo kemudian mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi.
Wiranto menggantikan posisi Luhut Binsar Panjaitan yang kemudian diangkat oleh Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. (5)
Kantor Kemenko Polhukam, JL. Medan Merdeka Barat Central Jakarta No.15, RT.2/RW.3, Gambir, RT.2/RW.3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Rumah
Jalan Palem Kartika No 21, Bambu Apus, Jakarta Timur
Punggawan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah
Keluarga
Ayah
RS Wirowijoto
Ibu
Suwarsih
Pasangan
Hj. Rugaiya Usman
Anak
Amalia Santi
Ika Mayasari
Zainal Nur Rizky (alm)
Riwayat Pendidikan
Umum
SD, Surakarta (1959)
SMP, Surakarta (1962)
SMA Negeri 4 Surakarta (1964)
Akademi Militer Nasional (1968)
Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara (1995)
Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer (1996)
STIE IPWIJA, Magister Manajemen (2006)
Universitas Negeri Jakarta, Doktor bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2013)
Khusus
Latihan Dasar Pasukan Para (Latsar Para) (1968)
Kursus Dasar Cabang Infantri (Sussar Cab If) (1969)
Kursus Kejuruan Dasar Perwira Intelijen (Susjursar Pa Intel) (1972)
Kursus Lanjutan Perwira Infanteri (Suslapa If) (1976)
Kursus Perwira Pembinaan Latihan Satuan (Suspa Binlatsat) (1977)
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (1984)
Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad (Waasops Kas Kostrad) (1987)
Asisten Operasi Divisi II/Kostrad (1989)
Ajudan Presiden Soeharto (1989-1993)
Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya (1993-1994)
Pangdam Jaya (1994-1996)
Pangkostrad (1996-1997)
KSAD (1997-1998)
Panglima ABRI/TNI (1998-1999)
Kepangkatan Militer
Letda (1968)
Lettu (1971)
Kapten (1973)
Mayor (1979)
Letkol (1982)
Kolonel (1989)
Brigjen (1993)
Mayjen (1994)
Letjen (1996)
Jenderal (1997)
Pemerintahan
Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi (1998-1999)
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000) “Dinonaktifkan, berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Timtim dan sebagai Calon Wakil Presiden RI 1999-2004, mengundurkan diri 21-10-1999”
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (2016 - 2019)
Bidang Lain
Ketua Pengurus Daerah Perbakin Jaya (Persatuan Menembak Indonesia)
Wakil Ketua Pengurus Nasional Taekwondo
Wakil Ketua Komisi Tinju Indonesia (KTI)
Ketua Umum Federasi Karatedo Indonesia (FORKI)
Pendiri Lembaga Kajian IDe Indonesia (Institute for Democracy)
Ketua Umum Gabungan Atlet Bridge Seluruh Indonesia (GAPSI) (1994-1998)
Calon Presiden dari Partai Golkar hasil Konvensi 20 April (2004)