Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Enny Nurbaningsih menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Pangkal Pinang, yang tidak lain adalah tempat kelahirannya.

Keinginannya menjadi seorang sarjana hukum akhirnya membawa Enny Nurbaningsih ke Kota Pelajar, Yogyakarta.

Enny Nurbaningsih kemudian menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan berhasil meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1981.

Enny Nurbaningsih kemudian hijrah ke Bandung untuk melanjutkan kuliah S2-nya di Universitas Padjajaran.

Di Program Pascasarjana tersebut, Enny Nurbaningsih mengambil Hukum Tata Negara dan berhasil merampungkannya pada tahun 1995.

Belum puas dengan gelar S2-nya, Enny Nurbaningsih kemudian mengambil program doktoral di FH UGM lagi yang berhasil ia selesaikan pada 2005 dengan disertasi yang berjudul Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah. (1)

Selain itu, dari almamaternya, UGM, Enny Nurbaningsih juga dinobatkan sebagai guru besar.

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Juri Ardiantoro

Sejak kecil, Enny Nurbaningsih bercita-cita sebagai guru atau pengajar. Bagi Enny Nurbaningsih, mengajar bukan sekadar profesi, melainkan panggilan jiwa.

Selain itu, Enny Nurbaningsih juga sangat menggemari dunia hukum. Bahkan sejak masih duduk di bangku SMA, Enny Nurbaningsih sudah bertekad untuk menjadi seorang sarjana hukum.

Setelah menyekesaikan kuliah S1-nya di FH UGM, Enny Nurbaningsih kemudian bekerja sebagai pengajar di almamaternya itu sembari melanjutkan kuliah S2-nya di Universitas Padjajaran, Bandung.

Selain berkecimpung di dunia pendidikan, Enny Nurbaningsih juga terlibat dalam organisasi yang memiliki hubungan erat dengan bidang keilmuannya, hukum tata negara.

Pada tahun 1998, bersama Mahfud MD, Ketua MK periode 2008 – 2013, Enny membentuk Parliament Watch. Organisasi ini ditujukan sebagai pengawas terhadap parlemen. (2)

Karier Enny Nurbaningsih di dunia hukum cukup panjang, ia memiliki berbagai rekam jejak di dunia hukum.

Pada tahun 2004, Enny Nurbaningsih terpilih menjadi Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta. Di tahun yang sama, Enny Nurbaningsih juga menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana Universitas Gadjah Mada.

Pada tahun 2009, Enny menjadi Pengurus Daerah Assosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Kariernya terus naik ketika ia terpilih sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk periode 2014 sampai 2018.

Ternyata itu bukan puncak kariernya di bidang hukum, tahun 2018 Enny Nurbaningsih dilantik sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. (3)

Menjadi hakim konstitusi, bagi Enny Nurbaningsih adalah bekerja dalam kesunyian di tengah keramaian.

Menjadi hakim konstitusi bagi Enny Nurbaningsih berarti ia dituntut untuk memutus sebuah perkara berada dalam posisi tegak lurus, yakni tidak boleh ada keberpihakan.

Hal ini menurutnya menjadikan ruang gerak seorang hakim konstitusi menjadi sempit dalam kehidupan sosialnya.

Berbeda dengan jabatannya sebelumnya sebagai Kepala BPHN dimana berada di lingkup eksekutif yang menuntut adanya interaksi.

Dengan menjadi hakim konstitusi, membuat Enny Nurbaningsih memutus interaksi-interaksi tersebut, menuntut ia akrab dengan kesunyian.

Enny Nurbaningsih juga berusaha untuk membatasi diri dalam berinteraksi demi menjaga integritasnya sebagai hakim konstitusi. (4)

Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 ta, Pemerintah, 2007

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Dahnil Anzar Simanjuntak

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Jenderal TNI (Purn.) Djoko Santoso, M.Si.

Kerjasama Pukat dan Ombudsman Republik Indonesia, Diskusi Publik dengan Tema “Wajah Baru Ombudsman Republik Indonesia: Mencari Sosok Anggota Ideal” (Narasumber, 02/2009)

UGM, Focus Group Discussion “Kajian Terhadap Amandemen UUD 1945”, (11/2009)

Haq Edutren, Legal Drafting Strategi dalam Membuat Peraturan Daerah dan Kebijakan Perusahaan yang Aman dan Accountable (Pembicara, 09/2008)

FH UGM, Focus Group Discussion Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan, (07/2009)

Pemerintah, Pembekalan Anggota Legislatif (DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota) dari Partai Amanat Nasional (Narasumber, 06/2009)

Pemerintah, Pembekalan Anggota Legislatif (DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota) dari Partai Demokrat (Narasumber, 06/2009)

S2 PLOD UGM “IRE Yogyakarta” DRSP USAID, Workshop Kedudukan dan Kewenangan Daerah Otonom, Putaran I, Input Paper Penguatan Kewenangan Provinsi dalam Sistem Otonomi Luas: Mungkinkah? (Narasumber, 08/2008)

S2 PLOD UGM “IRE Yogyakarta” DRSP USAID, Workshop Kedudukan dan Kewenangan Daerah Otonom, Putaran II, Input Paper Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peran serta Posisi Bupati/Walikota beserta Wakilnya. (Narasumber, 09/2008)

(TribunnewsWIKI/Widi)

Jangan lupa subscribe channel Youtube TribunnewsWIKI Official