Quick Count Pemilu Pemilihan Presiden

Quick count atau hitung cepat merupakan metode statistik yang dilakukan untuk mengetahui hasil pemilihan suara. Sistem hitung cepat dilakukan dengan cara mengambil sampel di sejumlah tempat pemungutan suara. Sampel yang diambil dilakukan dengan cara acak


zoom-inlihat foto
pemilu-2019.jpg
http://makassar.tribunnews.com
Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia 2019

Quick count atau hitung cepat merupakan metode statistik yang dilakukan untuk mengetahui hasil pemilihan suara. Sistem hitung cepat dilakukan dengan cara mengambil sampel di sejumlah tempat pemungutan suara. Sampel yang diambil dilakukan dengan cara acak




  • Perbedaan Quick Count dan Real Count #


Quick Count

Quick count atau hitung cepat merupakan metode statistik yang dilakukan untuk mengetahui hasil pemilihan suara.

Sistem hitung cepat dilakukan dengan cara mengambil sampel di sejumlah tempat pemungutan suara. Sampel yang diambil dilakukan dengan cara acak dan representative mewakili karakteristik populasi di Indonesia. Dalam quick count tentu terdapat margin of error namun persentasenya sangatlah sedikit karena quick count dilakukan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lembaga yang ingin melakukan quick count harus mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlebih dahulu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Para lembaga juga harus mencantumk+an sumber dana dan metodologi perhitungan yang digunakan.

Hasil quick count boleh dipublikasikan paling cepat dua jam setelah proses pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat selesai.

Dilansir dari katadata.co.id, masyarakat diperbolehkan mengadukan adanya dugaan pelanggaran survei dan quick count kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan ini akan menjadi rekomendasi Bawaslu kepada KPU untuk membentuk Dewan Etik atau menyerahkan masalahnya kepada asosiasi yang menaungi lembaga survei.

KPU kemudian akan memberikan sanksi kepada lembaga survei juga terbukti melanggar ketentuan undang-undang. Sanksi yang diberikan bisa berupa pernyataan tidak kredibel hingga sanksi pidana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai survei dan hitung cepat diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Real Count

Real count merupakan hasil penghitungan suara yang dilakukan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh TPS yang ada. Proses real count memakan waktu yang lama karena harus menghitung secara manual seluruh suara yang ada di seluruh TPS yang tersebar di wilayah Indonesia. Hasil real count paling cepat adalah dua pekan setelah pemungutan suara selesai.

Walaupun penghitungannya membutuhkan waktu yang cukup lama, masyarakat tetap bisa memantau dan mengetahui hasil perolehan sementara melalui situs resmi KPU.

Baca: 7 Negara Ini Punya Tradisi Unik Setiap Hari Raya Waisak

Baca: TRIBUNNEWSWIKI : Jenderal Soedirman

  • Quick Count Pertama di Indonesia (2004) #


Munculnya metode hitung cepat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) diawali pada Pemilu 2004.

Ketika Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan, hal yang paling ditunggu-tunggu adalah hasilnya. Metode hitung cepat diperkenalkan sebagai keinginan dalam mengawal hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), penyelenggara Pemilu.

Selain itu,munculnya lembaga yang mengadakan quick count dilatarbelakangi oleh lamanya proses penghitungan oleh KPU.

Proses yang lama ini disebabkan oleh penghitungan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki penduduk yang sangat banyak. Dalam penghitungan suara juga harus dilakukan dengan sangat teliti.

KPU juga harus menghitung dan mencocokkan data di seluruh tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia satu per satu agar sesuai saat dilakukan rekapitulasi tingkat nasional.

Proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU memakan waktu hingga berbulan-bulan. Selain itu manipulasi dan kecurangan hasil Pemilu juga rawan dilakukan bila tidak dilakukan pengawalan.

Quick count tidak dapat dianggap sebagai hasil resmi perhitungan suara. Hasil dari sistem hitung cepat digunakan sebagai pembanding untuk menghindari manipulasi dalam proses penentual hasil penghitungan surat suara.

Saat Pemilu 2004, Indonesia dihadapkan dengan pesta demokrasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Pemilu 2004 menjadi Pemilu pertama di mana rakyat diberikan kewenagan secara penuh untuk memilih langsung presiden dan wakil presiden. KPU menyatakan bahwa masyarakat dapat mengetahui hasil perolehan suara secara lengkap dalam waktu yang cepat melalui jaringan teknologi informasi Pemilu.

Sejarawan Universitas Sanata Darma (USD) Silverio Raden Lilik Aji Sampurno memberikan penjelasan kepada Kompas.com pada (18/4/2019) yang dikutip Tribunnewswiki.com pada Senin (20/5/2019) bahwa saat itu jaringan internet dan telepon sudah ada, namun penghitungan cepat secara manual belum bisa dilakukan maksimal.

Saat itu Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) berencana untuk melakukan penghitungan suara cepat melalui metode quick count.

Rencana LP3ES untuk melakukan quick count sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto namun baru terealisasi secara nasional pada Pemilu 2004.

Sebelumnya, LP3ES pernah melakukan metode ini namun hanya dalam lingkup yang lebih kecil yaitu hanya mencakup wilayah DKI Jakarta. Saat itu quick count dilakukan untuk memprediksi perolehan suara PPP, Golkar, dan PDI-P.

LP3ES juga telah melakukan percobaan quick count dalam memprediksi penghitungan suraa di Nutsa Tenggara Barat (NTB) pada Pemilu 1999.

Selain itu LP3ES bekerja sama dengan The National Democratic Institute for International Affairs (NDI), organisasi internasional pemantau Pemilu yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat.

NDI sudah berhasil menggunakaan metode quick count di 10 negara berbeda.

Metodologi yang dilakukan LP3ES adalah dengan melakukan proyeksi dan analisis pengamatan langsung terhadap penghitungan suara di 1.416 tempat pemungutan suara dengan jumlah suara 289.052 pemilih.

Jumlah tersebut merupakan sampel yang diambil dari keseluruhan 2.000 TPS sampel yang tersebar di 32 provinsi. Margin of error dari penghitungan tersebut diperkirakan tidak lebih dari 1 persen dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil prediksi penghitungan cepat oleh LP3ES disampaikan ke publik sehari setelah Pemilu dilaksanakan.

Hal ini menuai ancaman dari KPU terkait dengan hasil yang telah ditetapkan. Ancaman itu berupa pencabutan akreditasi LP3ES dan NDI sebagai pemantau dalam Pemilu presiden dan wakil presiden.

Kedua lembaga tersebut dianggap sudah melanggar peraturan dalam undang-undang, Surat Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemantau, dan kode etik pemantau.

Setelah itu, menurut sejarawan yang dilansir dari Kompas.com, sistem mengenai hasil penghitungan cepat mulai diperbaiki dan banyak lembaga hitung cepat lain yang mulai bermunculan. Akibat maraknya quick count, muncullah konsultan quick count.

"Konsultan quick count akhirnya mulai bersaing dengan pemerintah dan banyak bekerja sama dengan stasiun televisi swasta," ujar Silverio yang dikutip dari kompas.com pada Senin (20/5/2019).

Baca: TRIBUNNEWSWIKI : Dian Sastrowardoyo

Baca: Mengelola Keuangan di Usia 20-an Lewat 5 Akun Instagram Ini

  • Tahapan Quick Count #


Dilansir dari Kompas.com pada Senin (20/5/2019), berikut tahapan-tahapan yang dilakukan oleh lembaga survei saat melakukan quick count yang disampaikan oleh Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk dan Manajer Riset Poltracking Arya Budi:

1. Menentukan sampel TPS

Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk dilansir dari kompas.com, mengatakan bahwa sampel TPS yang diambil harus diambil secara acak dan representative dengan mewakili karakteristik populasi di Indonesia.

“Semakin besar jumlah sampel TPS yang diambil, semakin kecil tingkat kesalahan (margin of error)” ujar Hamdi.

Sementara itu, Manajer Riset Poltracking Arya Budi juga menyatakan, makin besar jumlah sampel yang diambil, makin akurat hasil yang didapat. Dia juga mengatakan, metode acak (random sampling), terutama multistage random sampling juga ikut menjadi penentu akurasi selain jumlah sampel.

Penentuan sampel di Poltracking dilakukan di tingkat pusat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat penentuan sampel dilakukan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga TPS.

Arya menambahkan “Titik krusial quick count ini ada di sampling (penentuan sampel). Semakin ketat melakukan sampling, semakin bagus (hasilnya). Akurasi berbicara di level sampling”.

2. Merekrut Relawan

Para relawan bertugas untuk memantau TPS sampai tahap rekapitulasi suara untuk kemudian mengirimkan hasilnya ke pusat data. Menurut Arya, para relawan direkrut berdasarkan asal kelurahan di mana sampel TPS berada. Hal ini dilakukan karena relawan yang berasal dari daerah TPS lebih mengetahui tantangan geografis dan social wilayah TPS.

Sebelumnya, para relawan akan dibekali pelatihan mengenai quick count. Selain logistik, relawan akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian dari tutor tingkat provinsi.

Poltracking menerapkan quality control dua lapis. Pertama, ada spotchecker yang bertugas secara acak untuk mengetes pengetahuan relawan mengenai quick count di TPS. Kedua, keberadaan relawan harus diketahui oleh pihak Kelompok Panitia Penyelenggara Suara (KPPS) setempat.

3. Simulasi Quick Count

Setelah mesin quick count terbentuk, Poltracking akan melakukan simulasi quick count selama seminggu sebelum Pemilu presiden dimulai.

Simulai dilakukan untuk mengetahui letak kelemahan mesin quick count agar tidak terjadi human error dan technical error saat hari-H.

4. Mengirim Rekapitulasi ke Pusat Data

Para relawan kemudian mengirimkan hasil rekapitulasi suara dalam formulir C-1 dengan menggunakan layanan pesan singkat ataupun SMS ke pusat data. Setelah masuk ke data center, kemudian dilakukan proses tabulasi.

Poltracking menggunakan layanan call center yang terdiri dari 50 orang yang berada di tingkat pusat yang bertujuan untuk menjemput data di lapangan yang terlambat masuk.

5. Mengolah data dan menampilkan hasil

Data yang berasal dari lapangan akan terus masuk, kemudian hasil quick count akan mulai stabil saat data yang masuk mencapai 80 persen. Data ini kemudian akan disampaikan kepada publik.

  • Hasil Quick Count Pemilu Pilpres 2004 #


Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bekerja sama dengan National Democratic Institute (NDI):

Wiranto-Salahuddin Wahid 23,8%

Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi 24,9%

M Amien Rais-Siswono Yudhohusodo 14,6%

Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla 33,9%

Hamzah Haz-Agum Gumelar 2,9%

*berdasarkan data dari ndi.org

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Film Batman

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Keraton Surakarta Hadiningrat

  • Hasil Quick Count Pemilu Pilpres 2009 #


Lembaga Survei Indonesia Denny Januar Ali:

Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 60,15%

Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto 27,36%

Jusuf Kalla-Wiranto 12,49%

Lembaga Survei Indonesia Mujani & Muhtadi:

Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 60,85%

Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto 26,56%

Jusuf Kalla-Wiranto 12,59%

Hasil real count KPU:

Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 60,80%

Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto 26,79%

Jusuf Kalla-Wiranto 12,41%

*berdasarkan data dari katadata.co.id

  • Hasil Quick Count Pemilu Pilpres 2014 #


Lembaga Survei Indonesia Denny Januar Ali:

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 46,37%

Joko Widodo-Jusuf Kalla 53,37%

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC):

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 47,02%

Joko Widodo-Jusuf Kalla 52,98%

Indikator:

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 47,06%

Joko Widodo-Jusuf Kalla 52,94%

Poltracking:

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 46,63%

Joko Widodo-Jusuf Kalla 53,37%

Litbang Kompas:

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 47,60%

Joko Widodo-Jusuf Kalla 52,34%

Hasil real count KPU:

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 46,85%

Joko Widodo-Jusuf Kalla 53,15%

*berdasarkan data dari katadata.co.id

  • Hasil Quick Count Pemilu Pilpres 2019 #


Litbang Kompas:

Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin 54,43%

Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno 45,57%

Lembaga Survei Indo Barometer:

Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin 54,35%

Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno 45,65%

Lembaga Survei Charta Politika:

Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin 54,33%

Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno 45,67%

Poltracking:

Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin 54,98%

Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno 54,33%

Indikator Politik Indonesia:

Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin 54,59%

Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno 45,41%

*data dari wartakota.tribunnews.com per 20 Mei 2019

Hasil real count KPU (total data masuk 91,17%):

Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin 55,59%

Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno 44,41%

*data dari KPU per 20 Mei 2019 13:45 WIB

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Yonas)



   


ARTIKEL REKOMENDASI



KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2023 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved