Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Pemilihan umum yang kemudian akrab disingkat menjadi Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.


zoom-inlihat foto
pemilu-1955.jpg
ANTARA FOTO/IPPHOS/Rsf/1971
Sejumlah simpatisan partai berparade menggunakan atribut saat kampanye Partai Nasional Indonesia (PNI) di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat 22 Mei 1971.

Pemilihan umum yang kemudian akrab disingkat menjadi Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.




  • Pengertian #


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Pemilihan umum yang kemudian akrab disingkat menjadi Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak masyarakat.

Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. (1)

Sejarah mencatat, sejak pemilu pertama pada 1955 sampai pemilu terakhir pada 17 April 2019, sudah ada 11 kali penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan 3 kali Pemilu Presiden secara langsung.

Sedangkan Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dilakukan secara serentak antara Pemilu Legislatif dan pemilihan presiden. (2)

Pemilu di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga masa, yakni era Orde Lama, Orde Baru, serta era pasca reformasi.

Adapun rekam jejak permilu di Indonesia dari masa ke masa yang dilansir dari beberapa sumber adalah sebagai berikut.

  • Pemilu 1955 #


Pemilu 1955 merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia. Pemilu 1955 ini memilih anggota DPR dan Konstituante.

Pemilu Legislatif 1955 dilaksanakan pada 29 September 1955 dan kampanye terakhir pada 24 September 1955 pukul 24.00. Sedangkan Pemilu Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955.

Kampanye dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara konvoi menggunakan mobil dan pengeras suara ada juga yang dengan cara rapat umum.

Ketika Pemilu 1955 dilaksanakan, kondisi Ibukota Jakarta menjadi sepi senyap. Para perantau berbondong-bondong mudik ke kampung halaman karena nama mereka terdaftar sebagai pemilih di desanya masing-masing.

Pemilu 1955 memperrebutkan 260 kursi DPR dan 520 kursi konstituante. Hal ini sesuai dengan UU Pemilihan Umum yang menyebutkan setiap 300 ribu penduduk diwakili seorang anggota parlemen dan setiap 150 ribu penduduk diwakili seorang konstituante.

Selain itu ada juga 14 wakil dari golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. (3)

Adapun hasil Pemilu Legislatif 1955 adalah sebagai berikut:

Partai Nasional Indonesia (PNI): 57 kursi

Masyumi: 57 kursi

Nahdlatul Ulama (NU): 45 kursi

Partai Komunis Indonesia (PKI): 39 kursi

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII): 8 kursi

Partai Kristen Indonesia (Parkindo): 8 kursi

Partai Katolik: 6 kursi

Partai Sosialis Indonesia (PSI): 5 kursi

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI): 4 kursi

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti): 4 kursi

Partai Rakyat Nasional (PRN): 2 kursi

Partai Buruh: 2 kursi

Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS): 2 kursi

Partai Rakyat Indonesia (PRI): 2 kursi

Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI): 2 kursi

Murba: 2 kursi

Baperki: 1 kursi

Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro: 1 kursi

Grinda: 1 kursi

Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai): 1 kursi

Persatuan Dayak (PD): 1 kursi

PIR Hazairin: 1 kursi

Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI): -

AKUI: 1 kursi

Persatuan Rakyat Desa (PRD): 1 kursi

Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM): 1 kursi

Angkatan Comunis Muda (Acoma): 1 kursi

dan R.Soedjono Prawirisoedarso 1 kursi.

Sedangkan dalam Pemilu Konstituante 1955 yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955 didapatkan PNI dan Masyumi yang mendapat suara tertinggi. Sehingga kedua partai tersebut dapat menempatkan 57 anggotanya di kursi konstituante.

  • Pemilu 1971 #


Pemilu pertama di bawah rezim Orde Baru dilaksanakan pada Sabtu, 3 Juli 1971. Ada 57.535.752 warga negara yang tercatat memiliki hak suara dalam pemilu tersebut.

Pemilu 1971 diikuti oleh 9 partai dan 1 golongan karya untuk memperrebutkan 3.940 kursi.

Mereka yang terpilih akan menempati Lembaga perwakilan daerah maupun pusat, termasuk MPR yang akan diduduki 920 orang.

Adapun 920 orang tersebut diisi oleh 460 anggota DPR, 112 orang tambahan dari golongan politik dan golongan karya, 207 anggota tambahan merupakan utusan golongan karya, ankatan bersenjata, dan bukan angkatan bersenjata yang diangkat, 10 orang anggota tambahan dari golongan politik maupun golongan karya yang tidak mendapat wakil dalam DPR, serta 131 orang anggota tambahan utusan daerah.

Adapun dari 460 kursi anggota DPR, 360 kursi akan diisi anggota yang terpilih dalam pemilu ditambah 100 orang anggota yang diangkat.

Dalam Pemilu 1971, kursi legislatif dibagi dalam beberapa daerah pemilihan. DKI Jakarta memiliki 11 orang wakil, Jawa Barat 43 orang wakil, Jawa Tengah 57 orang, DIY 9 orang, Jawa Timur 64 orang, Lampung 6 orang, Sumatera Selatan 10 orang, Riau 6 orang, Bengkulu 4 orang, Sumatera Barat 14 orang, Sumatera Utara 17 orang, Daerah Istimewa Aceh 9 orang.

Lebih lanjut, Bali memiliki 8 orang wakil, Nusa Tenggara Barat 6 orang, Nusa Tenggara Timur 12 orang, Kalimantan Timur 6 orang, Kalimantan Tengah 6 orang, Kalimantan Selatan 11 orang, Kalimantan Barat 7 orang, Sulawesi Utara 6 orang, Sulawesi Tengah 4 orang, Sulawesi Tenggara 4 orang, Sulawesi Selatan 23 orang, Maluku 4 orang, serta Irian Barat 9 orang.

Pemilu 1971 tampak lebih tenang dari 1955. Pemilu berjalan lancar, sehingga pada pukul 12.00 siang rata-rata TPS sudah selesai menerima para pemilih.

Ketenangan itu mungkin juga disebabkan adanya Surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal TNI Maraden Panggabean tentang Pemeliharaan Keamaan dan Ketertiban Sesudah Pemungutan Suara tertanggal 1 Juli 1971.

Adapun isi surat keputusan tersebut adalah:

1.       Dilarang menyiapkan atau mengadakan pawai-pawai, arak-arakan, barisan-barisan, demonstrasi-demonstrasi, atau yang dapat disamakan dengan itu baik berjalan kaki maupun berkendaraan, rapat-rapat umum atau keramaian-keramaian untuk menunjukkan, memperingati atau merayakan sesuatu organisasi yang menang dalam pemilu.

2.       Dilarang menyiapkan atau mengadakan pawai-pawai, arak-arakan, barisan-barisan, demonstrasi-demonstrasi, atau yang dapat disamakan dengan itu baik berjalan kaki maupun berkendara, rapat-rapat umum karena kekalahan suatu organisasi dalam pemilu.

3.       Terhadap pelanggaran larangan tersebut di atas diambil tindakan tegas menurut hukum yang berlaku.

Warga eks tahanan G30S/PKI dilarang memilih dalam pemilu itu. Apabila kedapatan ikut mencoblos, maka ia akan langsung ditangkan dan dijatuhi hukuman.

Hal ini terjadi di Medan, dimana 200 orang lebih bekas anggota PKI daerah Sumatera Utara berusaha menyusup ikut pemilu, namun berhasil digagalkan petugas pemilu. Mereka pun diproses di pengadilan khusus pemilu.

Presiden Soeharto sendiri tidak memberikan hak pilihnya saat itu. Dia hanya memberikan amanat untuk masyarakat pada 2 Juli 1971.

Dalam amanat tersebut ia menyampaikan “Besok pagi Bangsa Indonesia akan menancapkan satu tonggak sejarah baru, satu tonggak baru daripada perjalanan Orde Baru yang harus berarti memperkuat pelaksanaan Pancasila dan UU 1945 serta memperhebat pelaksanaan pembangunan selanjutnya”.

Pemilu tersebut dimenangkan oleh Golkar, dengan hasil sebagai berikut.

Partai Katolik: 3 kursi

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII): 10 kursi

Partai Nahdlatul Ulama: 58 kursi

Partai Muslimin Indonesia (Parmusi): 24 kursi

Golongan Karya (Golkar): 236 kursi

Partai Kristen Indonesia (Parkindo): 7 kursi

Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba): 0 kursi

Partai Nasional Indonesia (PNI): 20 kursi

Persatuan Tarbiah Islamiah (PERTI): 2 kursi

Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI): 0 kursi

Pembagian kursi dalam Pemilu 1971 berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Di mana dalam Pemilu 1977 aturan yang digunakan adalah UU No. 15 Tahun 1969, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan.

  • Pemilu 1977 #


Pemilu kedua di era pemerintahan Soeharto dilaksanakan pada 2 Mei 1977.

Pemilu ini memilih anggota DPR Pusat, DPRD Tingkat 1 Provinsi, dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

Pemilu kali ini hanya diikuti oleh 3 kontestan, yaitu Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (gabungan dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik), serta Partai Persatuan Pembangunan (leburn dari Partai Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islam, dan Parmusi).

Meski formulir CA-1 tidak ditandatangani saksi seperti yang diminta PDI dan PPP, Soeharto menjamin perhitungan suara berjalan sesuai dengan aturan. Ia juga mengungkapkan kalau Pemilu 1977 tidak jauh berbeda dengan Pemilu 1971.

Pemilu diikuti oleh 70.664.155 warga yang terdaftar. Golkar masih superior dalam pemilu tersebut dengan meraih 36.666.575 suara (61,55% atau 232 kursi), PPP 17.543.606 suara (29,5% atau 99 kursi), serta PDI memperoleh 5.253.876 suara (8,84% atau 29 kursi).

  • Pemilu 1982 #


Pemilu 1982 tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu lain di bawah rezim Orde Baru.

Golkar masih dominan dalam pemilu yang digelar pada 4 Mei 1982 ini. Pemilu kali ini juga digelar untuk memilih Anggota DPR Pusat, DPRD Tingkat I Provinsi, dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

Peserta pemilu juga masih sama, yakni Golkar, PPP, dan PDI, dimana perolehan kursi Golkar masih yang terbanyak.

Adapun perolehan kursi di DPR masing-masing partai adalah sebagai berikut.

Golongan Karya (Golkar): 242 kursi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 94 kursi

Partai Demokrasi Indonesia (PDI): 24 kursi

  • Pemilu 1987 #


Dalam pemilu 1987, lagi-lagi tidak ada hal yang benar-benar mengejutkan. Pemilu yang digelar pada 23 April 1987 ini masih didominasi oleh Golkar.

Hanya saja perolehan suara PPP mulai menurun, sedangkan perolehan suara PDI mulai merangkan naik. Sedangkan perolehan suara Golkar masih tetap tidak tertandingi.

Adapun perolehan suara pada Pemilu 1987 yaitu

Golongan Karya (Golkar): 62.783.680 suara atau 299 kursi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 13.701.428 suara atau 61 kursi

Partai Demokrasi Indonesia (PDI): 9.384.816 suara atau 40 kursi.

  • Pemilu 1992 #


Pemilu 1992 digelar pada 9 Juni 1992 dengan peserta yang masih sama dengan pemilu sebelumnya.

Pemilu kali ini juga digelar untuk memilih Anggota DPR Pusat, DPRD Tingkat I Provinsi, dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

Dalam Pemilu ini, suara Golkar merosot cukup tajam dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, meski masih mendominasi.

Adapun perolehan suara masing-masing kontestan pemilu adalah sebagai berikut.

Golongan Karya (Golkar): 66.599.331 suara atau 282 kursi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 16.624.647 suara atau 62 kursi

Partai Demokrasi Indonesia (PDI): 14.565.556 suara atau 56 kursi.

  • Pemilu 1997 #


Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir di bawah rezim Orde Baru. Pemilu ini digelar pada 29 Mei 1997.

Dengan peserta pemilu yang masih sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Golkar masih mendominasi perolehan kursi di parlemen. Bahkan suaranya melonjak tajam dibandingkan pemilu sebelumnya.

Bahkan sebelum penghitungan suara rampung, Golkar sudah dapat dipastikan sebagai pemenang pemilu.

Adapun perolehan kursi dan suara pada Pemilu 1997 adalah sebagai berikut.

Golongan Karya (Golkar): 84.187.907 suara atau 325 kursi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 25.340.028 suara atau 89 kursi

Partai Demokrasi Indonesia (PDI): 3.463.225 suara atau 11 kursi.

  • Pemilu 1999 #


Pasca lengsernya Presiden Soeharto, pemilu pertama dilaksanakan pada 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden B. J. Habibie.

Pemilu ini sudah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memilih 462 anggota DPR Pusat dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu 1999 dimeriahkan kembali oleh banyak partai-partai baru. Total ada 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen.

Adapun penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentasi suara nasional.

Dalam pemilu pertama di masa reformasi ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) keluar sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara terbanyak.

Adapun perolehan suara masing-masing partai adalah sebagai berikut.

Partai Keadilan dan Persatuan: 4 kursi

Partai Demokrasi Kasih Bangsa dan Partai Nahdlatul Ummat: 5 kursi

Partai Keadilan: 7 kursi

Partai Bulan Bintang: 13 kursi

Partai Amanat Nasional: 34 kursi

Partai Kebangkitan Bangsa: 51 kursi

Partai Persatuan Pembangunan: 58 kursi

Partai Golongan Karya: 120 kursi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 153 kursi

Partai dengan perolehan 1 kursi: Partai Kebangkitan Ummat; Partai Syarikat Islam Indonesia; Partai Politik Islam Indonesia Masyumi; Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis; Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia; Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen; Partai Persatuan, dan Partai Bhinneka Tunggal Ika.

Adapun partai yang tidak memperoleh kursi: Partai Indonesia Baru; Partai Kristen Nasional Indonesia; Partai Nasional Indonesia; Partai Aliansi Demokrat Indonesia; Partai Kebangkitan Muslim Indonesia; Partai Ummat Islam; Partai Masyumi Baru; Partai Abul Yatama; Partai Kebangsaan Merdeka; Partai Rakyat Demokratik; Partai Syarikat Islam Indonesia 1905; Partai Katolik Demokrat; Partai Pilihan Rakyat; Partai Rakyat Indonesia; Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia; Partai Republik; Partai Islam Demokrat; Partai Musyawarah Rakyat Banyak; Partai Uni Demokrasi Indonesia; Partai Buruh Nasional; Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong; Partai Cinta Damai; Partai Solidaritas Pekerja; Partai Nasional Bangsa Indonesia; Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia; Partai Nasional Demokrat; Partai Ummat Muslimin Indonesia, dan Partai Pekerja Indonesia.

  • Pemilu 2004 #


Pada 5 Juli 2004, Indonesia kembali memasuki era demokrasi baru. Rakyat Indonesia melakukan pemungutan suara untuk memilih presidennya secara langsung untuk yang peratama kalinya.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemiihan Presiden dan Wakil Presiden, syarat terpilih sebagai presiden adalah kandidat harus memperoleh minimal 50 persen dari jumlah suara sah dan mendapatkan minimal 20 persen suara di sepertiga provinsi yang ada di Indonesia.

Jika tidak ada kandidat yang memenuhi syarat tersebut, maka akan dilaksanakan pemilihan putaran kedua. Kandidat dengan perolehan suara terbanyak akan menjadi presiden.

Dalam putaran pertama, ada 5 kandidat presiden, yaitu Wiranto, Megawati, Amien Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Hamzah Haz.

Dua kandidat berhasil masuk ke putaran kedua, yakni Megawati dengan perolehan suara 26,6% dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan perolehan suara 33,6%.

Di putaran kedua yang digelar pada 20 September 2004, Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pertarungan dengan perolehan suara 69.266.350 suara atau 60,62%.

Sedangkan pasangan Megawati Hasyi Muzadi memperoleh suara 44.990.704 suara atau 39,38%.

Sebelum pemilihan presiden, sebelumnya sudah digelar Pemilu Legislatif pada 5 April 2004 yang diikuti oleh 24 partai.

Adapun perolehan tiap partai dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 adalah sebagai berikut.

Partai Karya Peduli Bangsa: 2 kursi

Partai Pelopor: 3 kursi

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan: 4 kursi

Partai Damai Sejahtera: 13

kursi Partai Bulan Bintang: 11 kursi

Partai Persatuan Pembangunan: 58 kursi

Partai Demokrat: 55 kursi

Partai Amanat Nasional: 53 kursi

Partai Kebangkitan Bangsa: 52 kursi

Partai Keadilan Sejahtera: 45 kursi

Partai Bintang Reformasi: 14 kursi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 109 kursi

Partai Golongan Karya: 128 kursi.

Adapun partai yang hanya meraih 1 kursi adalah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Sementara itu, ada juga partai yang tidak mendapat kursi sama sekali, diantaranya adalah Partai Buruh Sosial Demokrat; Partai Merdeka; Partai Perhimpunan Indonesia Baru; Partai Nasional Banteng Kemerdekaan; Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia; Partai Patriot Pancasila; Partai Sarikat Indonesia; Partai Persatuan Daerah, dan Partai Pelopo.

  • Pemilu 2009 #


Pemilu 2009 untuk memilih anggota legislatif digelar pada 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR Pusat, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Pada Pemilu Presiden 2009 yang digelar pada 8 Juli, ada 3 pasangan kandidat yang menjadi peserta yaitu Megawati Soekarno Putri – Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, serta Jusuf Kalla – Wiranto.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono menjadi pemenang dalam pemilu tersebut dengan perolehan suara 73.874.562 suara atau 60,8%. Diikuti oleh Megawati – Prabowo dengan 32.548.105 suara atau 26,79%, dan Jusuf Kalla – Wiranto dengan 15.081.814 suara atau 12,41%.

Adapun perolehan suara legislatif masing-masing partai pada Pemilu 2009 adalah sebagai berikut.

Partai Gerakan Indonesia Raya: 26 kursi

Partai Keadilan Sejahtera: 57 kursi

Partai Amanat Nasional: 43 kursi

Partai Kebangkitan Bangsa: 27 kursi

Partai Golongan Karya: 107 kursi

Partai Persatuan Pembangunan: 37 kursi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 95 kursi

Partai Demokrat: 150 kursi

Partai Hati Nurani Rakyat: 18 kursi

Ada juga partai yang tidak memperoleh kursi sama sekali yaitu Partai Karya Peduli Bangsa; Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; Partai Peduli Rakyat Nasional; Partai Barisan Nasional; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Partai Perjuangan Indonesia Baru; Partai Kedaulatan; Partai Persatuan Daerah; Partai Pemuda Indonesia; Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; Partai Demokrasi Pembaruan; Partai Karya Perjuangan; Partai Matahari Bangsa; Partai Penegak Demokrasi Indonesia; Partai Demokrasi Kebangsaan; Partai Republika Nusantara; Partai Pelopor; Partai Damai Sejahtera; Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia; Partai Bulan Bintang; Partai Bintang Reformasi; Partai Patriot; Partai Kasih Demokrasi Indonesia; Partai Indonesia Sejahtera; Partai Kebangkitan Nasional Ulama; Partai Merdeka; Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia; Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh.

  • Pemilu 2014 #


Pemilu 2014 terdiri dari pemilu lagislatif dan pemilu presiden.

Pemilu legislatif digelar lebih dulu, yakni pada 9 April 2014, sedangkan pemilu presiden baru digelar pada 9 Juli 2014.

Ada dua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden saat itu, yaitu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Joko Widodo – Jusuf Kalla yang diusung oleh PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Hanura berhasil mengalahkan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla meraih suara 70.997.833 suara atau 53,15%, sedangkan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa memperoleh suara 62.576.44 suara atau 46,85%.

Sedangkan pemilu legislatif yang dilaksanakan 9 Juli memperebutkan 560 kursi DPR RI, 132 kursi DPD, 2.112 kursi DPRD Provinsi, dan 16.895 kursi DPRD Kabupaten.

Total ada 15 partai yang mengikuti pemilu 2014. Adapun hasil perolehan kursi pemilihan legislative 2014 adalah sebagai berikut.

Nasdem: 35 kursi

Partai Kebangkitan Bangsa: 47 kursi

Partai Keadilan Sejahtera: 40 kursi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 109 kursi

Partai Golongan Karya: 91 kursi

Partai Gerakan Indonesia Raya: 73 kursi

Partai Demokrat: 61 kursi

Partai Amanat Nasional: 49 kursi

Partai Persatuan Pembangunan: 39 kursi

Partai Hati Nurani Rakyat: 16 kursi

Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia: tidak mendapatkan kursi, sedangkan sisanya merupakan partai lokal.

  • Pemilu 2019 #


Pemilu 2019 kembali mencatatakan sejarah dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama, dimana Pemilu Legislatif dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan pada 17 April 2019.

Hal ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014.

Karena itu, dalam Pemilu 2019 ini pemilih akan menerima 5 lembar surat suara sekaligus yaitu surat suara DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan calon presiden dan wakil presiden.

Total ada 16 partai politik peserta pemilu ditambah 4 partai politik lokal di Aceh.

Karena dilaksanakan secara serentak, pemilu kali ini menggunakan sistem Presidential Threshold, dimana hasil Pileg 2014 digunakan sebagai syarat pendaftaran capres dan cawapres. Sementara itu, Parlementary Threshold naik menjadi 4%.

Dalam Pemilu Presiden 2019, ada dua pasangan capres dan cawapres. Pasangan nomor urut 01 adalah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sedangkan pasangan nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Adapun hasil rekapitulasi suara akan diumumkan pada 22 Mei 2019.

Hingga artikel ini diterbitkan, proses rekapitulasi suara oleh KPU belum selesai dan masih berproses.

Proses rekapitulasi suara ini sendiri dapat langsung dipantai dari pemilu2019.kpu.go.id. Hingga Senin 20 Mei 2019, pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin masih memimpin dengan perolehan suara 77.697.153 suara atau setara 55,58%.

Sedangkan pasangan Prabowo SubiantoSandiaga Uno memperoleh suara sebesar 62.092.443 suara atau setara 44,42% suara. Adapun suara yang sudah masuk sudah mencapai angka 91,226% dari total suara.

Sementara itu, Pemilu Legislatif tahun 2019 diikuti oleh 20 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh.

Aapun partai politik tersebut adalah PKB, Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.

Sedangkan 4 partai politik lokal di Aceh adalah Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh.

(TribunnewsWIKI/Widi)



   


ARTIKEL REKOMENDASI



KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2023 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved