lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra pada Sabtu, (6/3/2021), menilai kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang adalah tindakan melawan hukum.
Herzaky mengatakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power.
"Tindakan penyelenggaraan KLB dagelan ini merupakan perbuatan melawan hukum. Bahkan, KSP Moeldoko bisa dikatakan melakukan abuse of power, mengingat posisinya yang sangat dekat dengan kekuasaan," ujar Herzaky.
Diberitakan sebelumnya, dalam KLB yang digelar pada Jumat, (5/3/2021), di The Hill Hotel And Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Moeldoko terpilih jadi ketua umum.
Dia menerima hasil keputusan itu, sementara Marzuki Alie yang juga menjadi calon ketua, tetapi mundur, terpilih menjadi yang Ketua Dewan Pembina,
Herzaky mengatakan terpilihnya Moeldoko menunjukkan bahwa KLB itu bukan sekadar persoalan internal Demokrat.
Selain itu, Herzaky menyebut penyelenggaraan KLB tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Baca: Profil Darmizal, Pengusung Moeldoko di KLB Partai Demokrat, Sosok di Balik Kemenangan Jokowi
Oleh sebab itu, ia mengatakan, pemerintah semestinya melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko tersebut.
Terlebih, kata Herzaky, AD/ART Partai Demokrat dan Kepengurusan Partai Demokrat 2020-2025 yang dipimpin AHY telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal," ujar Herzaky.
Adapun hal ini disampaikan Herzaky menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut konflik Partai Demokrat baru menjadi persoalan hukum ketika kelompok KLB mendaftarkan kepengurusan baru Demokrat hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," kata Mahfud dalam akun Twitter resminya, Sabtu (6/3/2021).
Baca: KLB Demokrat: Terpilihnya Moeldoko hingga Rasa Malu dan Bersalah yang Diungkapkan SBY
Mahfud mengatakan pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tidak pernah melarang adanya KLB atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Sebab, kata dia, pemerintah menghormati independensi internal partai politik.
"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan, tetapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Sejumlah Ketua PDC Jateng diiming-imingi uang
KLB di Deli Serdang ditentang oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Salah satu yang menolak seluruh hasil KLB adalah DPD Jawa Tengah (Jateng).
DPD Jateng mengaku setia terhadap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kesetiaan itu ternyata sempat diuji dengan dijanjikannya pemberian uang bagi kader yang mau mengikuti KLB di Deli Serdang.
